Dimanakah Hubungannya ke Gaji 13 dengan Pengelolaan Keuangan Negara?

by
Ilustrasi gaji ke 13.
Teddy Mihelde Yamin.

Oleh: Teddy Mihelde Yamin*

MINGGU ini, Jeng Sri (Menteri Keuangan/Menkeu RI, Sri Mulyani) bicara tentang gaji ke-13 dengan total anggaran Rp28,5 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS pusat dan anggota Polri dan prajurit TNI sebesar Rp6,73 triliun, pensiunan sebesar Rp7,86 triliun, dan ASN daerah sebesar Rp13,89 triliun.

Sedangkan beberapa hari sebelumnya Jeng Sri juga bicara tentang keinginan lamanya mereformasi ‘Politeknik Keuangan Negara’ STAN yang diungkapkan saat menjadi pembicara kunci secara virtual di acara Dies Natalis 5 Politeknik, dimana sebenarnya alumninya yang menjalankan dan mengisi birokrasi sektor keuangan di RI.

Sri Mulyani mengatakan reformasi PKN STAN akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari sisi kampus, staf, dosen, kurikulum, hingga penerapan teknologi. “Saya anggap perlu melakukan perubahan yang besar, dan ini harapan saya dan saya titipkan agar transformasi STAN menjadi tulang punggung menghasilkan lulusan pengelola keuangan yang terbaik,” kata Sri Mulyani, Sabtu (18/7/2020)

Menurutku ini menarik dan perlu. Sebab bangsa ini selalu lemah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Me-manage dalam arti yang luas. Memastiya terjaganya sumber pendapatan, pengeluaran rutin dan kebocoran keuangan negara, berikut yang terpentig mengelola hutang negara yang terus digali. Kalau bicara hutang, sudah semestinya hutang negara terus dijaga benar resikonya agar kelak tak menjadi beban yang beresiko menggadaikan bangsa ini?

Perlu diingatkan menurut data resmi yang kami analisa bahwa perkiraan rasio hutang negara lebih buruk dari perhitungan Pemerintah. Pembiayaan utang 2020 akan lebih besar dari target, dan kurs rupiah bisa melampaui Rp15.000. Rasio utang mencapai 38% pada akhir 2020, dan meningkat di kisaran 40% pada tahun 2024.

Walau sebenarnya, ketika berbicara pengelolaan keuangan negara tak dapat dipisahkan dari politik negara itu sendiri yang terus bersandar pada hutang. Sekaligus penegakan hukum yang jelas dan arah pembangunan itu sendiri. Apalagi seperti saat ini, ketika perekonomian masih belum menunjukkan perbaikan dimana penularan Covid-19 yang semakin tinggi, seolah tak terkendali. Jangan justru situasi pandemi ini dijadikan alasan dan pembenaran berbagai penyimpangan keuangan Negara.

Sebenarnya nggak ada yang salah pemerintah berhutang, faktanya banyak negara di dunia ini juga pemerintahannya berhutang. Mau negara Islam ataupun kafir, bukan itu masalahnya. Apalagi dibandingkan dengan negara super maju, semakin tak relevan. Karena semakin besar perekonomian suatu negara, potensi hutangnya juga pada beberapa negara lebih besar. Masalahnya, apakah hasil hutangan tersebut digunakan untuk hal yang produktif atau sebaliknya? Apakah negara tersebut mampu mengembalikannya atau tidak. Apakah hutang- hutang tersebut dikorup atau tidak?

Masalahnya yang terjadi hutangan tersebut digunakan menambal anggaran yang terus defisit, karena ekonomi yang macet. Berbagai target tak tercapai, sementara kebutuhan belanja itu pasti. Hutangan justru digunakan untuk membayar cicilan hutang yang jatuh tempo.

Konsekuensinya hasil hutangan tak digunakan sepenuhnya buat hal yang produktif. Ditambah lagi praktek korup secara kasat mata terus berlanjut. Jika kepercayaan rakyat berkurang, jangan salahkan jika pemerintah terus direcoki tentang hutang Jeng!

Selanjutnya dimanakah hubungannya gaji 13 dengan pengelolaan keuangan negara? Satu hal yang perlu dicatat, bahwa rakyat tak keberatan dan ikhlas dengan pemberian tersebut, karena itu hak mereka. Tetapi dimintakan perhatian kepada pengelola keuangan negara di Republik ini agar lebih sadar menjaga amanah rakyat dalam mengelola keuangan negara. Tingkatkan profesionalisme, menjaga mental (tak hanya sebatas slogan revolusi mental, tapi isinya kosong) dan terakhir menjaga amanah rakyat. ***

* Penulis: Direktur Eksekutif Cikini Studi dan Analis Finance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *