BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah negeri ini menghadapi pandemi virus corona, atau Covid-19 dengan segala konsekuensinya, lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kepiawaianya sebagai teladan (contoh) pemimpin extra ordinary. Banyak hal pemikiran dan tindakannya sangat luar biasa dan mengejutkan.
Boleh jadi, kata komunikolog DR. Erus Sihombing melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2020), belum terpikirkan oleh para pembatunya dan banyak orang dalam rangka negeri ini bisa mempercepat penanganan dan mengatasi berbagai persoalan terkait dengan Covid-19.
Presiden Joko Widodo, menurut Emrus, acapkali muncul dengan gagasan, ide, rencana, kebijakan, keputusan, program yang bertujuan menyelematkan 260 juta lebih penduduk Indonesia. Apapun yang baik dia lakukan demi untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Menurut saya, dia pemimpin siap mengabil resiko asal untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Sekalipun ia berpenampilan sangat-sangat sederhana, ternyata Jokowi sosok pemimpin berani, cepat mengambil keputusan dan tindakan yang terkait mengatasi berbagai persoalan mendesak,” sebutnya.
“Lihat saja penanganan Covid-19, sebagai contoh, ia sangat cepat mengeluarkan Perpu, merencanakan membuka lahan food estate (lumbung pangan) dan yang baru-baru ini melontarkan pemikiran pembubaran 18 lembaga pemerintah,” tambah pengajar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) itu lagi.
Emrus menilai kalau pemikiran, rencana dan tindakan proaktif dan sekaligus antisipatif dari Presiden Jokowi tersebut sangat dibutuhkan negeri ini agar tetap bisa ‘berlayar’ di tengah ‘badai’ dan ‘ombak’ yang sangat dahsyat akibat Covid-19. Karena itulah, sejatinya semua kompenen bangsa sejatinya melakukan hal yang sama, berbuat dan bertindak extra ordinary yang terbaik untuk negeri ini, sehingga bisa cepat keluar dari berbagai permasalahan dan mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin timbul ke depan oleh karena Covid-19.
“Jadi, bangsa besar, kita tidak boleh lagi berpikir dan bertindak biasa-biasa saja. Tentu, utamanya para pembatu presiden, kepala daerah, semua PNS dan seluruh komponen bangsa harus mengikuti irama kerja Presiden Jokowi,” ujarnya.
Salah satu rencana yang extra ordinary, sebagai teladan, masih menurut Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, yaitu menghapus sejumlah lembaga. Pemerintahan Jokowi telah mewacanakan membubarkan 18 lembaga yang dasar pendiriannya merupakan perogratif presiden. Misalnya, melalui Kepres, Perpres dan sebagainya. Rencana ini sangat baik dan perlu didukung penuh.
“Bahkan dalam pekan ini DPR telah memberi sinyal ‘lampu hijau’ persetujuan pembubaran tersebut. Dengan demikian, dipastikan terjadi efisiensi yang luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan tanpa batas waktu,” bebernya.
Namun menurut Emrus, bila memungkinkan, tidak hanya pembubaran 18 lembaga, tetapi semua instansi di bawah Pemerintah yang sama sekali kegunaan dan kemanfaatannya sangat-sangat rendah, dan bahkan ada beberapa lembaga tersebut, terdengar pun tidak. Itu semua harus dibubarkan, sehingga dana ABPN tersebut dapat dialokasikan ke sektor yang lebih produktif terkait dengan penanganan seluruh dampak dari Covid-19.
“Karena itu saya menyarakan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI supaya terus melakukan pengkajian medalam dan holistik sehingga bisa mengajukan ke Presiden minimal lima lembaga yang pantas dibubarkan dalam satu bulan. Sampai pada akhirnya, semua lembaga yang selama ini antara ‘ada dan tiada’ ditiadakan saja,” tutup Emrus Sihombing. (Asim)
