BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya merasa sangat senang bisa menyapa, menyemangati, dan memantau perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pada Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Wono Lestari I dan II, di Kemusu, Kabupaten Boyolali.
Apalagi, kata Menteri Siti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2020) manfaat ekonomi telah dirasakan Kelompok Tani IPHPS Wono Lestari, dengan menjalankan komoditas utamanya yaitu produksi minyak kayu putih.
“Kelompok ini telah memanen tanaman daun kayu putih seluas 60 ha dengan hasil 98 ton daun kayu putih. Dari hasil 98 ton daun kayu putih dapat diproduksi minyak kayu putih sebanyak 596 liter atau identik 554 kilogram. Hasil produksi tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp.157 juta per daur panen (7–9 bulan),” sebutnya.
Hal ini, menurut politisi perempuan Partai NasDem itu, menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial mampu menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat khususnya para petani hutan serta menopang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini merupakan kali keempat saya kesini. Sebelumnya saat proses identifikasi, serta saat persiapan, dan kunjungan Bapak Presiden dalam rangka penyerahan SK Perhutanan Sosial Bulan November Tahun 2017,” ungkapnya.
Dari kunjungan tersebut, Siti Nurbaya mengungkapkan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai gagasan yang berpihak pada rakyat, dengan memberikan akses legal kepada masyarakat petani bisa memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.
“Cita-cita Bapak Presiden, meski usahanya dijalankan oleh rakyat, tetapi manajemen bisnisnya kelas korporat. Selain manajemen yang baik, aspek lain yang dikembangkan KUPS yaitu teknologi, melalui intervensi peralatan, dan pendampingan teknologi bibit unggul. Selanjutnya, perlu didampingi dalam pemasaran, dan permodalannya,” pungkas Menteri LHK, Siti Nurbaya. (Kds)
