BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pasca marah-marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya saat rapat kabinet, ternyata tidak ada perubahan alias belum ada langkah strategis yang diambil para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengatasi dampak virus corona atau Covid-19 sampai saat ini.
Bahkan Wasekjen Partai Demokrat, Irwan dalam keterangan persnya, Kamis (2/7/2020) menilai kalau sampai hari ini belum jelas langkah taktis dan strategis mengikutinya. Covid-19 terus berkembang dan kondisi ekonomi mengarah tumbang.
“Mengapa? Karena sejak awal pemerintah terlalu cuek dengan berbagai dan tidak memiliki sense of crisis yang kuat,” kata politisi muda yang baru saja menyandang gelar Doktor Kehutanan itu.
Irwan juga menilai Jokowi juga awalnya cuek dan meremehkan pandemi Covid-19, serta terlalu optimistis dengan angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ketika angka pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus, Jokowi baru syok, kaget, dan marah-marah.
“Tentu fakta itu semakin menguat dan membuat publik makin khawatir dan yakin bahwa Presiden tidak berdaya dan bingung harus berbuat apa. Sepertinya para menteri kembali harus bersiap dimarahi atasan tertingginya,” ucapnya.
Pasca pandemi melanda negeri, lanjut Anggota Komisi V DPR RI, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan besar yang juga potensial melanggar konstitusi. Keadaan krisis benar-benar dimanfaatkan sebagai alasan perluasan kekuasaan politik pemerintah.
“Pemerintah telah begitu banyak diberikan kelonggaran kebijakan regulasi dan anggaran untuk menyelamatkan rakyat dan negara tapi banyak parameter justru menunjukkan keadaan makin memburuk,” kata Irwan.
Anggota Fraksi Demokrat DPR yang akrab disapa Irwan Fecho itu pun mencontohkan seperti Perppu Penanganan Pandemi Covid-19 yang kemudian jadi UU, UU Minerba, kenaikan tarif listrik PLN dan iuran BPJS, Omnibus Law, RUU Cipta Kerja dan terakhir RUU HIP adalah contoh bagaimana keadaan krisis digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan politik.
“Saya berharap kedepanya ada langkah yang kongkrit mengingat kondisi kesehatan, sosial, politik dan ekonomi justru terus memburuk. Semoga saja dalam waktu dekat tidak ada lagi video presiden marah pada menteri-menteri,” harapanya.
Video kemarahan Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada 28 Juni lalu. Video tersebut baru diunggah 10 hari setelah pidato itu dilakukan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.
Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan, terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat Covid-19. Ia menuding tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi ini. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan. (Kds)
