BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mengusulkan supaya dibentuk panitia kerja (Panja) untuk menindaklanjuti lebih jauh terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol di dalam negeri.
Ia berkeyakinan, dari ribuan kilometer (km) jalan tol yang dibangun pemerintah melalui BPJT, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pemaparannya, BPJT menyebutkan bahwa capaian jalan tol hingga 2024 di bagi pada tiga periode 1978-2014 (7889 km), 2015-2019 (1.298 km), 2020-2023 (535,46 km), capaian pada saat ini 3.196 km.
“Seperti ingin menegaskan gang artinya selama 7 tahun pemerintah berhasil membangun jalan tol 1.848 km. Tapi seperti yang disampaikan bahwa justru jumlah realisasi pembangunan jalan tol ini, secara audit BPK kontribusinya tidak signifikan,” kata Irwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (28/3/2023).
Menurut legislator dari Kalimantan Timur ini, dari pertumbuhan ekonomi nasional tidak mampu melampaui sebelum jalan tol 1.848 an km ini dibangun.
Justru, sambung Irwan, dari grafik yang disampaikan ini, menunjukan bahwa pemerintah tidak bisa mengontrol oligarki pembangunan jalan tol, seperti pemerintah sebelumnya yang mampu mengontrol dengan fokus membangun jalan umum untuk masyarakat.
“Bacaan saya, dulu pemerintah mampu mengontrol oligarki soal dalam membangun jalan tol, dengan fokus membangun jalan-jalan umum untuk masyarakat. Tapi sepanjang 7 tahun ini 1800 km jalan tol dengan anggaran 600 triliun itu kontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan itu apa?” kritis anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sehingga, kata Irwan, menjadi wajar bila kemudian timbul pertanyaan, apakah gencarnya pembangunan jalan tol ini murni perencanaan atau hanya berdasarkan keinginan saja.
“Ini lah yang saya katakan bahwa pembangunan jalan tol ini, apakah ini memang perencanaan dari kawan-kawan BPJT atau keinginan presiden? kalau berdasarkan keinginan (saja) ini akibatnya tidak bisa dikontrol secara perencanaan secara teknis, akhirnya agak kacau pasti,” seru dia.
Dengan kondisi itulah, Irwan menegaskan perlunya Panja jalan tol dibentuk oleh komisi v sebagai mitra kerja BPJT.
“Supaya kita (komisi V DPR) kemudian dapat mengawal kawan-kawan BPJT agar betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Saya yakin, kawan BPJT punya kajian yang benar untuk membangun jalan tol di Indonesia,” pungkas Irwan. (Jal)
