BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (Dewas RRI), Freddy Ndolu mengungkapkan hasil pengamatan di lokasi Komplek Pemancar RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat, seluas 143 hektar yang di dalamnya berdiri 18 tower dan 13 pemancar Short Wave (SW) berkekuatam 250 Kw dan sejumlah pemancar Modular Wave (MW) 150 -300 Kw serta gedung pemancar dan genset berkekuatan 1-2 Megawat, saat ini dalam kedaan hancur berantakan.
“Berantakan dan terjarah maling sejak di mulai pembangunan proyek Universitas Islam Internasional Indonesia sejak Tahun 2018,” sebut Freddy Ndolu saat rapat dengar pendapat umum di Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Menurutnya, peralatan teknik pemancar ini hanya tinggal besi tua. Padahal RRI sangat membutuhkan dalam kondisi tertentu untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Bisa di kata, ini rahasia negara. Bila terjadi black out dan digital tidak berfungsi, RRI masih berfungsi melayani publik, kenang, “Indonesia masih ada”. Nilainya bisa mencapai ratusan miliar bahkan triliun,” jelas Freddy.
Lokasi tanah Cimanggis, lanjut Freddy, sangatlah strategis sekitar 10 Km dari Ibukota Jakarta.
“Sudah tidak ditemukan lagi lahan seluas itu di semua Ibukota Negara besar di dunia,” tambahnya.
Freddy mengemukakan bahkan strategis, bernilai lebih dari 10 triliun rupiah. Apakah bisa hanya dengan atas nama negara, komplek pemancar RRI yang masih berfungsi itu dialih fungsikan untuk kepentingan lain.
Ia juga mempertanyakan apakah RRI sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah tua lahir 11 September 1945 semua kekayaan RRI intanggible maupun tanggible itu karena dirawat sejak tahun 1945.
“Kalau nilainya menjadi mahal, itulah keberhasilan RRI dan bisa minta pergantian kompensasi yg layak untuk kepentingan bangsa dan negara dibidang informasi dan edukasi dan hiburan,” ungkapnya.
Untuk berfungsinya RRI dan bermanfaat bagi publik sebagai Dewas RRI, Freddy menuntut agar ada perbaikan, di antaranya modernisasi RRI seluruh Indonesia, pembangunan kembali tower dan pemancar dan studio yang telah dihancurkan akibat proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan independensi dan otonomi Sumber Daya Manusia (SDM) RRI.
“Tuntutan ini merupakan bargaining power RRI untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Freddy Ndoly. (Kds)
