BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020) dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020 serta persiapan Pilkada serentak 2020.
Dalam rapat tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Hugua Anggota menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut. Yakni, KPU dan BAWASLU perlu menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan (Menkeu), terkait kebutuhan Pilkada serentak yang sampai saat ini realisasinya belum maksimal.
Selain itu, lanjut Hugua, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan, karena ini berpengaruh pada kualitas demokrasi di Tanah Air.
“Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas, akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas maka akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga, antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan,” sebut Hugua.
Hugua yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan bahwa pandemi virus corona atau Covid-19 ini memaksa semua pihak untuk mengerti digital, sehingga perlu KPU memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital dalam hal ini e-voting.
“Kalau perlu, diadakan dulu survey dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting, sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024,” ucapnya.
Sedang terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Hugua menyarankan agar pendekatan lobby dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas di RDP.
“Kenapa lobby diperlukan? Karena penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di rapat dengar pendapat ini,” kata Hugua mengingatkan. (Rls)
