BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dipertanyakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP)sebagai indikatornya. Penurunan harga di beberapa komoditas terjadi, dan pasokan pangan di beberapa daerah juga terganggu. Sejumlah pihak menyerukan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Mentan. Apalagi kini, wacana reshuffle kabinet mulai muncul.
“Kalau tidak bisa lebih dari Mentan sebelumnya, atau minimal sama, ya saya kira perlu dievaluasi, silakan saja pak Jokowi pasti punya catatan-catatan untuk kinerja menterinya,” ujar pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio, Sabtu (6/6/2020)
Dia menilai presiden Jokowi ingin memiliki legacy, atau warisan yang bagus untuk dikenang masyarakat Indonesia. Saat ini, periode kedua Jokowi menuju usia satu tahun.
Menurut Hendri, Menteri Pertanian saat ini harusnya bisa meninggalkan legacy yang bagus. Namun, sayangnya statistik menunjukkan tidak demikian.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian yang cukup mengalami penurunan signifikan. Sub sektor tanaman pangan turun sebesar 0,54 persen dan sub sektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,30 persen.
“Pak Jokowi kan dua periode memimpin pemerintah dan akan berakhir di 2024, pasti dia ingin punya legacy. Salah satu yang bisa menjadi legacy adalah bidang pertanian, kalau dilihat kinerja Mentan sebelumnya pak Amran saya kira sudah banyak menempatkan standar baik, dan ini perlu dilanjutkan,” ujarnya saat dihubungi.
Dewan dan pelaku usaha juga menyoroti kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang dinilai tak benar memperjuangkan petani.
Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengakui kinerja Mentan kurang maksimal. Komisi IV, sebagai mitra kerja Kementan merasa gaya komunikasi Syahrul juga tidak ‘nyambung’.Selain itu, dia menilai Kementan hanya hebat promosi saja, sedangkan kinerja buruk. Dia juga menyebut Mentan kurang mendegar aspirasi petani. Malah, bagi dia, Mentan hanya mementingkan diri sendiri.
“Kementan dari segi komunikasi tidak nyambung. Kemarin waktu pembahasan anggaran alot. Yang paling lama, apa yang diinginkan kurang tanggap. Hingga rapatnya sampai 8 kali. Sedangkan dengan KKP dan kehutanan 3 kali sudah selesai,” kata Darori kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).
Bahkan, lanjutnya, banyak asosiasi yang rapat dengan DPR meminta beberapa dirjen Kementan agar dicopot.
“Kalau dari promosi sih luar biasa, tetapi kalau soal kinerja tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya, di DPR itukan masalah anggaran tidak dibahas satuan tiga. Memang tidak dibahas di DPR, tetapi bobol dan ketahuan sama pimpinan. Masa harga babi satu ekor 9 juta. Ayam 700 ribu, itu apa? Untung ketahuan, kalau tidak siapa yang tanggung jawab. Memang harus dikontrol lah,” katanya.
“Harusnya aspirasi petani yg disuarakan didengar. Jangan mau dirinya, tetapi tanya petani maunya apa. Contohnya kita impor bawang putih, di Temanggung lagi panen. kan enggak laku. Kenapa tidak dibeli, (petani) mengadu ke saya. Kalau impor kan fee banyak. Kalau lokal ketahuan. Ya kan. Ada apa orang berlomba-lomba impor sedang musim panen,” katanya.
Disinggung perlunya Mentan diganti lantaran kinerjanya itu, Dorori menyerahkan ke Presiden Joko Widodo. “Masalah reshuffle itu kita serahkan ke Pak Presiden. Beliau bisa menilai mana menteri yang kurang maksimal,” tuturnya.
Ketua Asosiasi Hortikultura Indonesia, Anton Muslim Arbi di kesempatan berbeda, juga mengungkapkan, kinerja Mentan belum maksimal. Padahal dengan turunnya harga komoditas harus segera dievaluasi. Jadinya, kata dia, data BPS bisa menjadi acuan Jokowi evaluasi Mentan.
“Sangat bisa. Artinya dia sudah dibangga-banggain, saya juga tidak tahu apa yang dibanggain dari kementan. Karena sampai hari ini mulai pelantikan Oktober sudah jalan berapa bulan, sekitar 6 bulanan tetapi kita tidak dengar,” katanya.
“Memang menjadi persoalan yang mana belakangan ini sebagaimana yangg dibicarakan Faisal Basri sebagai pengamat ekonom senior, bahwa kita menerima atau misalnya melakukan impor produk pertanian mencapai Rp30 triliun. Ini kan suatu angka yang luar biasa besar,” katanya.
Dia juga mempertanyakan, pemenuhan kebutuhan konsumsi pertanian besar yang tetap mengedepankan impor. Kemarin, lanjutnya, pemerintah melakukan swasembada bawang putih. Namun, kata dia, saat ini tidak lagi oleh Mentan Yasin Limpo.
“Saya khawatir ini ada semacam kartel yang bermain. Kartel ini kan maaf ya, itu mudah sekali kartel memanfaatkan permainan ini untuk menggenjot hasil-hasil pertanian itu dari luar impor kemudian ada rente yang didapatkan, lalu rente-rente itu jadi biaya-biaya politik dan lain sebagainya. Ini juga menjadi masalah,” katanya.
Sebaliknya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan upaya penanganan pangan dengan menyiapkan tiga strategi saat menghadapi New Normal. Adapun, peningkatan nilai tukar petani (NTP) akan masif dilakukan dengan menaikkan harga jual gabah sehingga target penambahan NTP menjadi 103 poin, lebih tinggi dari beberapa waktu sebelumnya, atau sebesar 102,09 poin.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menerangkan strategi pertama yaitu agenda SOS, atau emergency yang ditemukan ketika harga ayam sempat jatuh beberapa waktu lalu. Bagi peternak, ayamnya akan dibeli oleh mitra dan difasilitasi penyimpanan berpendingin oleh pemerintah.
Dia menegaskan, penurunan NTP bukan disebabkan oleh hasil produksi petani tidak akurat namun karena dampak Covid-19 yang menyebabkan pelambatan transportasi, distribusi, dan pembatasan berbagai akselerasi kemasyarakatan (PSBB).
Karena adanya berbagai pembatasan dalam menghadapi Covid-19 menyebabkan NTP mengalami penurunan dan harus ada solusi penyikapan yaitu membangun stok penyangga atau buffer stock untuk 11 komoditas pangan, lalu pengembangan pasar dan toko tani, jaring pengaman sosial bagi petani, menjaga stabilitas harga.
Strategi kedua agenda jangka menengah yaitu memaksimalkan ekspor dengan mengintervensi industri agrikultur agar tidak memecat karyawannya. Juga relaksasi terhadap padat karya melalui pemberian bibit atau benih sehingga produksi komoditi tetap berjalan.Ada juga agenda jangka panjang yaitu meningkatkan produksi pertanian. (Rls)
