BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial, untuk mengelola Covid-19 dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi mereka yang terkena dampak Covid- 19, khususnya usaha kecil dan menengah dan untuk atasi masalah ketenagaa-kerjaan.
Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada konteks tema diskusi “Global Landscape Forum 2020”, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum.
“Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice),” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan pada Jum’at (5/6/2020) menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat melalui video conference.
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
Lebih lanjut, Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan upaya ini serta pembaruan masih terus dilakukan.
“Komitmen dan upaya kami bahkan lebih kuat dari sebelumnya, termasuk pengaturan carbon pricing yang sedang dalam godokan dan segera dibahas pada tingkat rapat kabinet,” katanya.
Penerimaan dari carbon akan identik dan selaras dengan langkah-langkah green econony hang dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana ditegaskan Prof Esward Barbier.
“Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena Covid-19, maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari,” tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Oleh karena itu, tandas Menteri Siti, pendekatan dan pemenuhan syarat budidaya, syarat manajemen atau pengelolaan, dan syarat konservasi secara tepat menjadi langkah sangat penting untuk dipraktikkan dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan.
“Ini bukan hal mudah, perlu dukungan yang komprehensif. Untuk itu Indonesia menyambut kerja sama yang lebih erat dan memastikan dengan memperhatikan masyarakat dalam hal kesehatan, pangan, dan ekonomi, sambil mengelola hutan dan bentang alam secara berkelanjutan menuju masa depan yang kita inginkan,” ungkap Menteri Siti.
Dalam mengakhiri pandangannya pada forum internasional bergengsi tersebut, Menteri Siti Nurbaya menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan persoalan multi-facet dan perlu ditangani dengan penegasan orientasi pembangunan berkelanjutan, inklusif, seraya membangun kohesi sosial masyarakat dalam solidaritas global.
Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative. (Kds)
