BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi bagian penting untuk mencapai target perubahan iklim sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 terkait Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.
Hal ini diungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam keterangan persnya, Jumat (28/5/2020), terkait pertemuan virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement, Kamis (28/5/2020) kemarin.
Acara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG, Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM, dan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), dan dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai negara.
Melanjutkan pernyataannya, Menteri LHK menyampaikan bahwa Indonesia telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin.
“Disamping itu, Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen perjanjian Paris,” ungkapnya.
Disampaikan Menteri Siti Nurbaya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC), serta inisiatif iklim lainnya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan non-pihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten.
“Bahkan, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon,” bebernya lagi.
Selain itu, masih menurut Siti, NDC yang sedang diperbarui akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk Kota dan Kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.
“Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi Covid-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan,” pungkas Siti Nurbaya. (Asim)
