BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen, mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi berdamai dengan Corona bisa dilihat dari dua perspektif.
Pertama bahwa pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam penanganan Covid19. Karena memang masih ada beberapa hal yang masih inkonsisten dan tidak terkoordinasi misal kebijakan antar kementerian yang tidak sinkron. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung.
Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan itu dalam konteks agar masyarakat Indonesia bersiap pada tahapan-tahapan yang lebih luas, dari penanganan Covid19.
Memang, kata Gus Nabil, banyak prediksi kapan Covid-19 akan berakhir, tapi tidak ada yang bisa memastikan. “Maka diperlukan kesiapan bersama, untuk kasus yang terburuk. Di antara persiapan itu, dengan menjaga ketahanan di lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar,” katanya pada keterangan tertulisnya, Senin (11/5/2020).
Menurut Gus Nabil, DPR sendiri masih bertanya apakah penangan pemerintah terhadap wabah Corona selama ini sudah cukup baik?
“Kita memang melalui periode yang tidak mudah. Pemerintah harus mengkoreksi banyak hal terkait dengan strategi, kebijakan maupun eksekusi program dari kementrian masing-masing. Koordinasi antar kementerian harus lebih rapi, dengan eksekusi yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat,” kata Gus Nabil.
Dia melanjutkan, harus ada perbaikan. Misalnya butuh lebih banyak tes. Sebab Jika dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia tertinggal sangat jauh.
Vietnam mengklaim sukses mengendalikan penularan Covid19. Negara ini memeriksa 2.2 orang per 1.000 penduduk dengan PCR, sedangkan Indonesia memeriksa 0,2 orang per 1.000 penduduk. Ini yang harus dikejar.
Transparansi Data
Saat ini, kata Gus Nabil, di antara yang menjadi penting, yakni transparansi data sampai dengan membuka kurva yang berbasis data epidemiologis.
“Ini usulan dan pernyataan yang saya terima dari pakar epidemiologis. Kalau data tidak terbuka, siapapun nggak akan bisa memprediksi. Yang ada hanya pembiaran dan denial,” katanya.
Dia menambahkan, selain memang pemerintah harus bekerja keras lagi untuk memperbanyak tes, memperketat physical distanting, juga tetap fokus mengatur agar sirkulasi ekonomi kerakyatan tetap berjalan. (Rls)
