BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Dimyati Natakusuma kembali menekankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera melakukan evaluasi serius terkait penanganan virus corona atau Covid-19 di Tanah Air, secara menyeluruh dan terpadu. Pasalnya, bila melihat penanganannya saat ini banyak aturan dan himbauan dari pusat dan daerah yang membingungkan masyarakat.
“Termasuk pelaksana dilevel bawah yang ditagih dan dituntut masyarakat, karena informasi yang didapat seolah-olah semua mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pra kerja, bantuan sembako, bantuan pengobatan dan lainnya, yang didapat dengan mudah. Tapi kenyataannya tidak semudah yang diinformasikan,” kata Dimyati melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2020).
Dimyati mengatakan ini karena banyak prasyarat yang harus dimiliki oleh mayarakat untuk mendapatkan itu semua, apalagi pemerintah menyampaikan dengan menggampangkan bantuan-bantuan tersebut yang tidak dipikirkan budget impact-nya. Ditambah lagi, semua mengeluarkan aturan, himbauan dan statements yang berbeda-beda, sehingga penanganannya tidak terstruktur dan sistematis.
“Ini mengakibatkan persoalan besar dilapangan yang akan muncul saling menyalahkan dan saling curiga baik ditingkat masyarakat, pelaksana dilevel RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota, karena banyak aturan dan instruksi dari Gubernur sampai dengan menteri-menteri yang membuat aturan dan himbauan yang berbeda-beda dan terus berubah-ubah, sehingga mengakibatkan tidak sinkron dan cepat tepat dalam penanganannya, yang ujungnya akan ada problem baru terhadap keutuhan NKRI, maka harus diwaspadai karena Covid-19 mengakibatkan disintegrasi bangsa,” ujarnya mengingatkan.
Untungnya, lanjut Wakil Ketua BURT DPR RI itu, banyak masukan dan kritikan F-PKD DPR yang diterima oleh pemerintah dan dijadikan kebijakan keputusan yang baik, walaupun agak terlambat. Tapi ini DPR menyambut baik daripada tidak sama sekali.
“Masukan dan kritikan kami ini murni untuk bangsa dan negara tercinta ini, kami tidak punya tendensius dan penghargaan serta jabatan, karena kami dari partai oposisi pemerintah saat ini, kami benar benar tulus ikhlas dan ridho demi bangsa dan NKRI,” tegasnya.
Dimyati pun berharap Presiden Jokowi segera mengambil inisiasi membuat aturan Peraturan Presiden (Perpres) yang holistically dalam penanganan Covid-19, dan aturan pelaksananya hanya Lembaga/Gugus Tugas atau apa namanya, yang ditetapkan dalam peraturan tersebut yang didalam aturan tersebut yang diamanahkan dibuat dan menindaklanjuti Perpres yang telah dibuat, sehingga dilevel bawah tidak jadi kebingungan, dan pelaksanaanya dapat segera tuntas secara masif terstruktur dan sistematis.
“Kepada Kementerian dan Lembaga, agar berkordinasi kepada lembaga yang dibuat oleh peraturan tersebut, sehingga lebih fokus dan efisien efektif dalam perencanaan pembiayaan dan penanganan serta pengawasannya. Kami berharap Bapak Presiden segera mengambil langkah langkah strategis agar tidak terjadi disintegrasi bangsa akibat Covid-19,” tutupnya. (Asim)
