BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ind Police Watch (IPW) menilai sikap Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persebaran pademi virus corona atau Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan.
“Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, namun di sisi lain 500 TKA Cina sudah diijinkan akan masuk ke Sulawesi Tengah,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane
melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Rabu (29/4/2020).
Neta melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu, IPW juga melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali-kali membagi-bagikan beras di jalanan, hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi.
“Padahal, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa. Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” katanya.
Sayangnya, menurut Neta, hal itu tidak dilakukan polisi dan bahkan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil. Di sisi lain Jokowi sebagai presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
“Sebagai presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” sindirnya.
Selain itu, masih menurut Neta, Jokowi juga melarang masyarakat mudik, dan mengerahkan Polri untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta, sebagai tempat asalnya. Anehnya pemerintahan Jokowi mengijinkan TKA Cina datang ke Sultra.
“Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pademi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?” ujarnya.
Jika Polri tidak berani menghalaunya, Neta meminta rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya. Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol.
IPW, lanjut Neta, juga melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi Covid 19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan.
“Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu. DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka. Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pademi Covid 19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” demikian Neta S Pane. (Kds)
