BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dampak pandemi virus corona atau Covis-19 telah masuk fase mengkhawatirkan dari sisi ekonomi. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih pada Minggu (5/4/2020) menyebut sejak wabah Covid-19 terjadi pada awal Maret 2020, rata-rata penjualan IKMA mengalami penurunan antara 50 sampai 70 persen.
Praktisi digital dan media expert di Open Parliament Institute, Endy Kurniawan lewat keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020) menyatakan, sudah seharusnya ada stimulus dan subsidi pada sektor UKM, salah satunya penggratisan biaya internet.
“Penggratisan internet akan langsung meringankan produsen dan penjual sekaligus di sisi pembeli,” kata Endy.
Ia melanjutkan bahwa subsidi pada sektor individual untuk telekomunikasi efeknya akan besar.
“Pemerintah kan sudah gandeng 4 e-comerce besar. Itu bagus. Sekarang perilaku masyarakat belanja online tidak bisa dipungkiri. Masalahnya banyak juga yang jualan secara daring di media sosial, web blog sederhana, melalui chat messenger, email. Kalau akses (pembeli dan penjual) ke semua itu digratiskan akan menggairahkan transaksi,” lanjutnya.
Dia menyebut bahwa usaha rumahan, pengemudi transportasi daring, jurnalis, konsultan, dokter dan perawat akan sangat terbantu.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa PHK massal akan melahirkan social unrest yang akhirnya merugikan bangsa secara keseluruhan.
“Pemberian stimulus ekonomi atasi covid yang gagal akan melahirkan PHK dan krisis lain. Pemerintah harus berfikir kreatif dan cepat. Bila kreatif saja tapi lambat bisa berbahaya,” kata Hidayat.
Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengumumkan, sebanyak 162.416 pekerja dari sekitar 18.000 perusahaan di ibukota dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi.
Menurut Hidayat pula, langkah awal penggratisan sarana belajar jarak jauh oleh beberapa operator telekomunikasi sudah tepat, namun perlu langkah lanjutan.
“Hari Ini persoalan kita adalah bertahan hidup karena pendapatan masyarakat turun drastis. Lagi pula ini sudah di ujung periode belajar tahunan sekolah. Setelah pendidikan, (masyarakat) butuh internet untuk penghasilan dan makan,” katanya.
Melanjutkan pernyataanya, Endy KurniawaN mengatakan, DPR sendiri telah buka suara soal ini. Seperti disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta bahwa sudah semestinya pemerintah meringankan beban mereka dengan memfasilitasi internet gratis kepada warga, bukan badan usaha, selama wabah Covid-19.
Di satu sisi, menurut Endy, soal penggratisan internet itu tentu harus dengan memperhitungkan pengendalian beban keseluruhan. Pertama, agar dipastikan tidak membebani komunikasi area vital seperti rumah sakit dan posko pengendalian kondisi darurat.
“Berikutnya harus diidentifikasi kelompok pengguna seperti petugas medis, keamanan dan pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Begitu juga soal bentuk layanan, meski gratis harus diatur beban seperti untuk hiburan dan fitur-fiturnya diletakkan di prioritas kesekian setelah layanan untuk koordinasi kerja dan pelayanan,” kata Endy.
Pada pertengahan Maret 2020, organisasi kemasyarakatan di Inggris menekan pemerintahnya untuk menggratiskan internet kepada penduduk usia tua karena dinilai paling memerlukan informasi dan bantuan berkomunikasi saat kondisi darurat wabah.
Iran, Malaysia dan Maladewa tercatat melakukan pembebasan biaya internet selama masa karantina wilayah. Malaysia sendiri memasukkan kebijakan gratis internet dalam paket stimulus ekonomi yang disebut Paket Kepedulian 250 Miliar Ringgit. (Asim)
