BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polri perlu mengantisipasi situasi Kamtibmas, jika wabah virus corona atau Covid-19 masih berkepanjangan. Sebab makin panjangnya masa krisis Covid -9, tentu akan berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat, terutama buruh harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap, yang banyak bercokol di kota kota besar.
Peringatan ini disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Senin (30/3/2020), menanggapi kondisi terkini terkait wabah Covid-19 yang melanda Indonesia.
Dari pantauan IPW, Neta menyebut, dengan adanya instruksi stay at home, yang paling menderita adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan. Kalangan ojek sepeda motor misalnya, sejak adanya instruksi stay at home, mereka menjadi kehilangan penumpang dan pelanggan order makanan jauh berkurang.
Padahal, lanjut Neta, ojek adalah pekerjaan alternatif setelah banyaknya industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski diakuinya kalau situasi saat ini masih terkendali, namun jika wabah Covid19 terus berkepanjangan hingga puasa Ramadhan dan Lebaran, dikhawatirkan akan muncul masalah baru yang sangat serius.
“Kebutuhan sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan tuntutan THR akan muncul, sementara industri sudah menerapkan stay at home, yang berdampak pada menurunnya produktifitas dan inkam perusahaan. Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri. Bagaimana pun ini akan menjadi sebuah situasi yg sangat perlu diperhatikan pemerintah, terutama jajaran Polri agar tidak berdampak pada ancaman Kamtibmas,” ucapnya.
Untuk itu, Neta mengingatkan Presiden Jokowi agar jangan terkecoh dengan berbagai desakan lawan-lawan politiknya, seperti desakan segera lakukan lockdwon, mengingat untuk melakukan itu perlu perhitungan matang. Seperti stok pangan seperti apa, kemudian jalur distribusi seperti apa, dan bagaimana kondisi masyarakat bawah.
“Jika tidak hati-hati lockdown, bisa menimbulkan masalah baru, bahkan lebih parah dari situasi lockdown di India. Sebab Indonesia pernah punya pengalaman penjarahan massal di era 1998,” katanya mengingatkan.
Dalam situasi lockdown, menurut Neta, jika peerintah tidak hati-hati dikhawatirkan bisa menimbulkan kesulitan bahan makanan dan kelaparan di lapisan bawah, terutama masyarakat pekerja harian dan pekerja serabutan. Bisa-bisa yang muncul adalah aksi penjarahan, yang tidak hanya ke areal pertokoan tapi juga ke rumah orang orang yang dianggap kaya.
“Sekarang saja, para pekerja harian sudah pada ngeluh tidak ada order pekerjaan. Bagi mereka tidak ada order pekerjaan artinya tidak ada yang bisa dimakan. Bayangkan jika mereka kelaparan dan tidak mendapat suplay makanan di tengah situasi lockdown, tentunya tidak hanya angka kriminal yang akan melonjak, tapi bisa bisa penjarahan dan penyerbuan ke sumber makanan dan ke sumber bahan pokok akan terjadi. Situasi ini yang perlu dicermati pemerintah, terutama Polri sebagai penjaga Kamtibmas agar situasi penjarahan 1998 tidak terulang,” demikian Neta Pane mengingatkan. (Kds)
