BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI menilai kebijakan pemerintah pusat saat ini tidak berpihak ke masyarakat daerah. Banyak aspirasi dan permasalahan
Tag: Komite II DPD RI
Komite II DPD RI Bahas Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Daerah
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI akan melakukan sinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan potensi perikanan dan kelautan
Komite II DPD RI Minta Kenaikan Tiket Pesawat Dikaji Ulang
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI menyoroti kenaikan harga avtur yang berdampak pada harga tiket pesawat. Kenaikan harga tiket ini dikhawatirkan
Komite II DPD RI Apresiasi Kinerja Kementerian LHK Tahun 2021
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas capaian-capaian di tahun 2021 lalu. Pada
Susun RUU Energi, Komite II DPD RI Kunjungi Jawa Timur
BERITABUANA.CO, SURABAYA – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan UU No 30/2007
Komite II DPD RI Melakukan RDPU Terkait Materi Perubahan Iklim
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Guru Besar Departemen Geofisika dan Meteorologi Universitas IPB
Komite II DPD RI Beri Aplus Kementan Stop Impor Beras dan Jagung
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian dan jajarannya atas capaian yang sudah dilakukan pada tahun lalu. Lantaran
Komite II DPD RI Pertanyakan Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI pertanyakan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang mengalami pembengkakan biaya. Awalnya biaya tersebut Rp.86,5 triliun kini
Komite II DPD RI Jembatani Persoalan Kelompok Nelayan Tambakrejo
BERITABUANA.CO, SEMARANG – Komite II DPD RI melakukan pertemuan dengan Walikota Semarang, Kementerian PUPR, Kepala BBWS Pemali Juana dan Paguyuban Kelompok Nelayan
Komite II DPD RI Serap Aspirasi Akademisi Unila Terkait RUU SP3K
BERITABUANA.CO, LAMPUNG-Undang-Undang (UU) No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) dinilai perlu segera direvisi karena selama 15
No More Posts Available.
No more pages to load.