BERITABUANA.CO, PALANGKARAYA – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin melakukan pertemuan dengan Pemda Kalimantan Tengah dalam kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia pun sempat mendengarkan berbagai permasalahan terkait hambatan dan tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Menanggapi beberapa permasalahan itu, Mahyudin tidak ragu membagi nomor WA miliknya kepada para pejabat dan aparatur Pemda Kalteng yang hadir, sebagai sarana penyampaian berbagai permasalahan pembangunan di Kalteng yang harus diselesaikan oleh pusat.
“Kalau ada permasalahan di daerah yang mau ditangani secara cepat ke pemerintah, terkadang lebih mudah di-WA saja kepada saya. Silahkan catat saja nomor saya!” Katanya, sambil menyebutkan nomor WA miliknya kepada forum, saat kunjungan kerja di Palangkaraya, Kemarin.
Menurutnya, sudah saatnya dalam menyampaikan permasalahan agar lebih cepat, bisa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya melalui WA, walau cara-cara konvensional seperti mengirim surat resmi tetap dijalankan sebagai wujud tata tertib.
“Penyampaian permasalahan melalui WA Itu kadang lebih cepat. Jadi tuliskan saja apa permasalahannya, di-WA kepada saya, nanti tinggal saya forward ke menterinya,” katanya.
Mahyudin menilai berbagai fungsi dan kewenangan DPD harus dimaksimalkan, demi kepentingan daerah. Sebagai wujud tanggung jawab moral, bagi perbaikan generasi yang akan datang.
“Maka mubazir kalau fungsi dan wewenang DPD tidak dimaksimalkan demi kepentingan daerah. Sebagai wujud tanggunjawab moral. Walau jika bicara pemilu, dapil saya bukan di Kalteng. Namun saya hanya ingin generasi ke depan lebih baik dari generasi kita,” pungkasnya.
Kunjungan kerja itu sendiri turut dihadiri oleh beberapa anggota DPD lainnya, antara lain Muhammad Rakhman DPD asal Provinsi Kalimantan Tengah, Fernando Sinaga asal Provinsi Kalimantan Utara, dan Habib Said Abdurrahman asal Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang mendampingi Wakil Mahyudin memuji langkah Mahyudin merespon cepat aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah yang harus segera ditindaklanjuti oleh menteri terkait.
“Langkah Pak Mahyudin ini tepat, tidak birokratis dan langsung disampaikan melalui WA kepada jajaran menteri terkait di Jakarta untuk segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPD RI akan menjadi lebih baik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan selalu memperhitungkan hasil pengawasan DPD RI selama ini. Ini langkah yang tepat memperkuat DPD RI. Saya dan semua anggota DPD RI lainnya harus melakukan hal yang sama dengan langkah Pak Mahyudin di Kalteng”, tegas politisi yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.
Fernando menambahkan, dalam beberapa kasus yang terjadi di dapilnya di Provinsi Kaltara, dirinya pun melakukan hal yang sama, yaitu melakukan advokasi atas persoalan tanah, tata ruang dan hutan di Kaltara dengan berkoordinasi langsung, bahkan sudah menggelar beberapa pertemuan, dengan sejumlah wakil menteri seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri KLHK. (Kds)
