BERITABUANA. CO, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah akan menindak tegas aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum.
“Pemerintah akan melakukan tindakan tegas demi prinsip yang nomor satu tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat yang banyak,” ujar Mahfud dalam konferensi pers usai melakukan rapat dengan sembilan kementerian lembaga terkait situasi penanganan Covid-19 di kantornya, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).
Mahfud mengharapkan masyarakat tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing.
Karena, kata dia, pemerintah mengetahui ada kelompok murni dan tidak murni dalam menyampaikan aspirasi terkait penanganan Covid-19. Kelompok tidak murni, hanya ingin memanfaatkan situasi dan terus menerus menyerang keputusan pemerintah.
Pemerintah juga, menurut Mahfud, sudah mengetahui ada sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi terkini. Kelompok tersebut selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak benar.
Dijelaskan ya, elompok tidak murni itu berbeda dengan kelompok murni, yang menyampaikan aspirasi sebagaimana adanya. Aspirasi murni yang pemerintah tangkap terkait dengan kekhawatiran akan kondisi ekonomi masyarakat di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang masih belum menentu seperti saat ini.
“Karena memang, ya ‘Saya takut Covid, tapi gimana ekonomi saya? gimana ini?’ Nah itu aspirasi murni sehingga aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang real dialami. Khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid,” kata Mahfud.
Untuk hal itu semua, pemerintah mendengar semua aspirasi-aspirasi dan menjadikannya sebagai pertimbangan di dalam berbagai memutuskan keputusan penting. Tidak ada aspirasi masyarakat yang diabaikan.
Namun, pada kenyataannya tidak semua aspirasi bisa diakomodasi. Karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dan yang lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan. (Kds)
