BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mimpi Indonesia Emas 2045 akan timpang jika kakinya hanya berpijak di Jawa dan kota-kota besar.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengingatkan pemerintah: transformasi pendidikan tinggi, teknologi, dan riset tidak boleh berhenti di gedung-gedung megah di Jakarta. Ia harus sampai ke pegunungan Papua, ke pulau-pulau terluar, ke tapal batas negara.
“Jangan pakai satu penggaris untuk mengukur semua,” tegas Filep, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, mustahil menyamakan formula kampus di Jakarta dengan kampus yang berdiri di tengah keterisolasian pegunungan, kepulauan, dan perbatasan. Ekonomi, sosial, dan geografis adalah variabel yang tidak bisa diabaikan.
Jurang Angka yang Nyata
Filep, senator asal Papua Barat itu, membeberkan data yang menampar. Katanya, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi nasional 2025 memang di angka 32,89 persen. Tapi begitu melihat ke Timur, angkanya terjun bebas:
• Papua Pegunungan: hanya 13,34%
• Papua Tengah: 13,62% • Papua Selatan: 24,15%
• Papua Barat: 27,99%
Jurang ini makin dalam karena kemiskinan. Di Papua Tengah, tingkat kemiskinan September 2025 masih di 29,45 persen.
“Di sana mahasiswa tidak hanya butuh biaya kuliah. Mereka butuh ongkos perahu, ongkos ojek gunung, biaya kos, makan, internet, sampai fotokopi bahan kuliah,” urai Filep.
Afirmasi Bukan Sekadar Beasiswa
Filep menegaskan, afirmasi jangan dipersempit jadi sekadar bagi-bagi beasiswa.
Yang dibutuhkan kampus di daerah 3T jauh lebih fundamental: laboratorium yang layak, perpustakaan yang hidup, ruang kuliah yang aman, asrama mahasiswa, jaringan internet yang stabil, hingga pusat inovasi dan pembelajaran digital.
“Bagaimana kampus di daerah diminta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang sama, jika untuk membangun satu gedung saja biaya konstruksinya bisa 3 kali lipat karena harus diangkut lewat pesawat dan kapal?” Filep bertanya.
Oleh karena itu, ia yang juga Sekretaris MPR RI For Papua ini mendesak Kemdiktisaintek merombak total formula pembiayaan.
Jangan lagi hanya menghitung jumlah mahasiswa. Masukkan variabel baru:
Indeks kemahalan geografis, tingkat kemiskinan, jumlah mahasiswa rentan, tingkat keterisolasian kepulauan/perbatasan, ketersediaan dosen, hingga kapasitas fiskal daerah.
Ia juga menitipkan pesan khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Karena faktanya, tulang punggung akses pendidikan tinggi di daerah adalah PTS. Jika PTS di 3T kolaps, akses pendidikan ikut mati.
Kampus Daerah Harus Jadi Pusat Masa Depan Daerah
Bagi Filep, kampus di daerah tidak boleh hanya jadi tempat mencetak ijazah. Ia harus menjadi pusat kemajuan daerah itu sendiri.
Kampus di Papua dan Maluku harus jadi pusat riset kelautan dan pangan. Kampus di Kalimantan dan Papua jadi pusat riset kehutanan dan energi berkelanjutan. Kampus di Nusa Tenggara jadi pusat teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat adat.
“Anak-anak Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan semua anak di perbatasan punya hak yang sama untuk pendidikan berkualitas. Jangan biarkan ongkos geografis merampas masa depan mereka,” tegasnya.
Komite III DPD RI pun meminta pemerintah segera menyusun peta jalan dan evaluasi menyeluruh tentang pemerataan pendidikan tinggi hingga 2045.
“Pendidikan tinggi yang berkeadilan bukan sekadar urusan akademik. Ini investasi untuk menjaga keadilan sosial dan persatuan nasional. Pastikan tidak ada satu pun generasi muda daerah yang tertinggal dalam kereta menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Filep. (Kds)
