BERITABUANA.CO, JAKARTA — PDI Perjuangan menilai penanganan aparat keamanan terhadap pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semestinya dilakukan dengan pendekatan yang lebih tenang dan kontekstual. Partai tersebut mengingatkan agar respons keamanan tidak justru membuka kembali ketegangan di daerah yang memiliki sejarah konflik panjang.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatan Indonesia telah bersifat final serta diakui secara hukum internasional. Karena itu, menurut dia, setiap persoalan di daerah, termasuk Aceh dan Papua, perlu ditangani dengan memahami latar sosial, politik, dan sosiologis masyarakat setempat.
“Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya,” kata Hasto seusai menghadiri upacara HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Hasto secara khusus menyoroti laporan mengenai tindakan aparat yang disebut melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah ketika merespons pengibaran bendera lokal di Aceh.
Menurut dia, penggunaan kekuatan secara berlebihan perlu dihindari, terlebih peristiwa tersebut berlangsung ketika masyarakat Aceh tengah memperingati momentum perdamaian.
“Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks,” ujar Hasto.
Ia menilai pengalaman konflik Aceh seharusnya menjadi pelajaran bahwa persoalan sosial dan politik tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan.
Perdamaian Aceh Hasil Proses Panjang, dan Biaya Sosial Besar
Hasto mengingatkan bahwa perdamaian di Aceh merupakan hasil dari proses panjang dengan biaya sosial yang besar. Kondisi tersebut, kata dia, semakin penting dipahami setelah masyarakat Aceh mengalami bencana tsunami yang meninggalkan dampak kemanusiaan dan sosial yang luas.
Karena itu, apabila terdapat aspirasi, kritik, atau persoalan yang muncul di tengah masyarakat, Hasto mendorong penyelesaiannya melalui dialog dengan melibatkan pemimpin masyarakat dan tokoh agama setempat.
“Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya,” katanya.
Soroti Keluhan soal Anggaran Daerah
Selain persoalan di Aceh, Hasto menyinggung keluhan sejumlah daerah mengenai pemotongan anggaran transfer ke daerah serta penyaluran dana yang dinilai belum berjalan lancar.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena dinamika di daerah tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden.
PDIP pun meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan daerah. Bagi Hasto, menjaga persatuan nasional tidak hanya membutuhkan ketegasan terhadap keutuhan NKRI, tetapi juga kemampuan pemerintah dan aparat memahami akar persoalan masyarakat.
Dengan pendekatan dialog dan musyawarah, dinamika di daerah diharapkan tidak berkembang menjadi konflik baru yang dapat mengganggu stabilitas serta merusak proses perdamaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun. (Ery)
