BERITABUANA.CO, JAKARTA — PDI Perjuangan mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Sumatera Utara.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kasus yang terus berulang menunjukkan persoalan dalam sistem pengawasan dan pengendalian program tersebut belum tertangani secara serius. Ia juga menyoroti dugaan munculnya pihak yang mengejar keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan.
Hasto menyampaikan kritik tersebut setelah mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
“Ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente,” kata Hasto.
Menurut Hasto, munculnya korban dari kalangan siswa seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi mekanisme penyediaan hingga pengawasan makanan dalam program MBG.
Ia meminta evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kasus tertentu, tetapi mencakup keseluruhan tata kelola program.
“Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi,” ujarnya.
PDIP Dorong Pelibatan Masyarakat
Hasto mengatakan PDI Perjuangan memiliki gagasan mengenai pemenuhan gizi masyarakat yang menurutnya dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan program MBG.
Ia merujuk pada sejumlah kebijakan pemenuhan gizi yang pernah diterapkan di daerah, antara lain ketika Tri Rismaharini memimpin Surabaya, Idham Samawi menjadi Bupati Bantul, dan Abdullah Azwar Anas memimpin Banyuwangi.
Menurut Hasto, keberhasilan program pemenuhan gizi semestinya tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirancang secara terpusat. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaannya.
“PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down,” tuturnya.
Ia mengusulkan pemerintah pusat lebih berperan sebagai penjamin sekaligus pengawas kualitas melalui mekanisme quality assurance dan quality control.
Sementara itu, pelaksanaan penyediaan makanan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dan UMKM lokal. Menurut Hasto, pola tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan di tingkat lokal sekaligus menjaga kesegaran dan mutu makanan yang diberikan kepada siswa.
Bagi Hasto, pembenahan sistem menjadi penting agar program MBG tidak sekadar mengejar target penyaluran, tetapi juga memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi. (Ery)
