BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan puncak musim kemarau 2026. Ia menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu diberi mandat sebagai koordinator pengumpulan data ancaman dan potensi dampak di berbagai daerah agar upaya antisipasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan efektif.
Di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, Alex mengatakan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi mitigasi nasional. Menurut dia, informasi yang komprehensif juga akan memudahkan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah menghadapi dampak El Nino.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino dalam rapat terbatas pada Selasa (28/7/2026).
Mengacu pada proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Pada Juli, puncak kemarau terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Angka tersebut meningkat menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen pada Agustus, kemudian 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen pada September.
Menurut Alex, karakteristik ancaman di setiap wilayah berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, BNPB dinilai paling tepat mengorkestrasi pengumpulan data agar langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda sesuai karakteristiknya masing-masing. Karena itu, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sorotan utama juga diarahkan pada potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah yang selama ini menjadi wilayah rawan, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Nyaris setiap tahun Karhutla menjadi peristiwa berulang di provinsi-provinsi tersebut. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tidak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegas Alex.
Ia mengingatkan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan penanganan karhutla kerap memakan korban jiwa, termasuk personel Manggala Agni serta anggota TNI dan Polri yang bertugas memadamkan api.
“Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka tahun lalu, ketika personel Manggala Agni serta TNI dan Polri gugur saat menjalankan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak terulang kembali,” katanya.
Selain memperkuat sistem pencegahan, Alex juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi petugas di lapangan. Menurut dia, keterbatasan alat pelindung diri dan beratnya medan pemadaman menjadi tantangan yang harus dijawab dengan perencanaan yang lebih matang.
“Sepantasnya kita merancang rencana yang lebih komprehensif sehingga dapat menutup celah munculnya korban jiwa,” ujarnya.
Kawal Ketahanan Pangan
Di sektor pertanian, Alex meminta Kementerian Pertanian menggandeng pemerintah daerah untuk menyusun langkah mitigasi berbasis karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Menurut dia, kepala daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi sumber daya air, pola tanam, hingga tantangan pertanian di wilayah masing-masing.
“Kementerian Pertanian harus terbuka terhadap masukan dari daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai musim kemarau,” kata Alex.
Ia menambahkan, upaya menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi prioritas agar target swasembada beras tetap terjaga di tengah ancaman penurunan curah hujan.
“Kearifan lokal yang diharapkan antara lain terkait upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” ujar Alex.
Sebagai informasi, BMKG memproyeksikan peluang terjadinya El Nino berkategori sangat kuat di Indonesia mencapai sekitar 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026. Fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur tersebut berpotensi memicu penurunan curah hujan, memperpanjang musim kemarau, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan, kekeringan, dan gangguan terhadap produksi pangan nasional. (Ery)
