BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut menjelang musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Niño 2026. Strategi yang ditempuh tidak lagi bertumpu pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi mengedepankan upaya pencegahan melalui pengelolaan tata air gambut, pengawasan perusahaan, serta kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat membuka Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut bertema Pencegahan Kebakaran Gambut Menghadapi El Niño 2026 di Jakarta, Jumat kemarin (10/7/2026).
Menurut Jumhur, pemerintah sengaja menggelar rapat kerja secara nasional sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi meningkatnya risiko karhutla selama musim kemarau. Kegiatan itu diikuti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan gambut.
“Ancaman El Niño harus dihadapi dengan kerja bersama. Pencegahan menjadi prioritas agar kebakaran tidak sampai terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah kini menerapkan pendekatan yang lebih menyeluruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak dilakukan ketika api sudah muncul, kini fokus diarahkan pada pengelolaan bentang alam dan sistem hidrologi gambut agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
Jumhur menjelaskan, isu karhutla juga menjadi perhatian kawasan Asia Tenggara. Sehari sebelum rapat kerja nasional, dirinya menghadiri pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN di Bali yang membahas ancaman kebakaran hutan dan lahan beserta dampak kabut asap lintas negara.
Menurut dia, karhutla tidak lagi menjadi persoalan nasional semata, melainkan persoalan regional karena asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, transportasi, hingga aktivitas ekonomi di negara-negara tetangga.
Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah mengumpulkan hampir 400 perusahaan pemegang konsesi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Perusahaan diminta memastikan wilayah konsesinya bebas dari kebakaran melalui sistem deteksi dini, patroli rutin, serta pengelolaan tata air gambut.
“Tidak boleh ada kebakaran di dalam wilayah konsesi. Pencegahan harus dilakukan sebelum api muncul,” tegas Jumhur.
Pengelolaan Air Jadi Kunci
Pemerintah menilai keberhasilan mencegah karhutla sangat bergantung pada kemampuan menjaga kelembapan gambut. Karena itu, pembangunan sekat kanal serta pembasahan kembali (rewetting) kawasan gambut menjadi program utama menghadapi El Niño tahun ini.
Melalui pengendalian saluran drainase, air di kawasan gambut diharapkan tidak cepat mengalir ke sungai sehingga muka air tanah tetap terjaga. Kondisi tersebut membuat lapisan gambut tetap lembap dan tidak mudah terbakar.
Jumhur mengungkapkan, lebih dari 20.000 kegiatan pengelolaan kanal diperkirakan perlu dilakukan selama periode El Niño untuk menjaga cadangan air di kawasan gambut.
Ia menambahkan, karakteristik gambut berbeda dengan tanah mineral. Apabila mengering akibat pembukaan kanal, gambut akan sangat mudah terbakar dan api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit.
Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab
Selain menjaga areal konsesi, pemerintah juga meminta perusahaan ikut melindungi kawasan penyangga hingga radius lima kilometer di luar wilayah operasional melalui kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting karena sistem hidrologi gambut dan penyebaran api tidak mengenal batas administrasi. Kebakaran yang terjadi di luar konsesi dapat dengan cepat merambat ke wilayah perusahaan apabila tidak ditangani secara bersama.
Jumhur menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti lalai dalam mencegah kebakaran. Selain sanksi administratif, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas biaya pemulihan lingkungan maupun kerugian yang ditimbulkan.
Dunia Usaha Dukung Kolaborasi
Kalangan dunia usaha menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pencegahan karhutla.
Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP), Iwan Setiawan, mengatakan forum tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga ekosistem gambut.
Menurutnya, APP berkomitmen mendukung pencegahan karhutla melalui program water sharing dan restorasi fungsi hidrologi gambut bersama para pemangku kepentingan.
Hal senada disampaikan Department Head Water Management PT TH Indo Plantation (THIP), Eko Hariyono. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor utama agar upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Data KLH/BPLH menunjukkan hingga kini sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut. Selain itu, 379 perusahaan berada dalam pengawasan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), sementara 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai dasar pengelolaan gambut yang berkelanjutan.
Menghadapi El Niño 2026, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menekan risiko karhutla sehingga dampak ekologis, kesehatan, maupun kerugian ekonomi yang pernah terjadi pada musim kemarau sebelumnya tidak kembali terulang. (Ery)
