BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengungkapkan total backlog anggaran tujuh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI, mencapai Rp252 triliun. Dari jumlah tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menghadapi kekurangan dana sekitar Rp2,6 triliun.
Menurut Edi, keterbatasan anggaran pada kedua lembaga tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kemampuan negara dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita akan sisir mana hal-hal yang kita tunda, kita tunda dulu. Yang pokok-pokok kita akan masukkan dulu. Dan kita lihat yang backlog-nya seperti apa karena ini penting. Basarnas dan BMKG ini hal yang menyangkut betul keselamatan rakyat,” kata Edi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).
Ia menegaskan bahwa penguatan fungsi mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta kesiapan personel tanggap darurat harus menjadi prioritas dalam pembahasan kebutuhan anggaran ke depan. Menurutnya, kemampuan negara dalam merespons bencana tidak boleh terganggu oleh keterbatasan pendanaan.
Edi mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Karena itu, dukungan anggaran bagi lembaga yang bertugas memantau potensi bencana dan melakukan operasi penyelamatan harus ditempatkan sebagai kebutuhan strategis nasional.
Dalam beberapa waktu terakhir, kata dia, sejumlah wilayah Indonesia kembali diguncang gempa bumi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat hingga Gorontalo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebencanaan masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara berkelanjutan.
Selain ancaman gempa bumi, Edi juga menyoroti potensi aktivitas vulkanik di berbagai daerah, termasuk keberadaan Gunung Kerinci di Jambi yang merupakan salah satu gunung api aktif tertinggi di Asia Tenggara. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut kesiapan negara yang lebih komprehensif dalam aspek mitigasi dan penanganan darurat.
“Hari ini kita menghadapi hal-hal yang memang secara geografis Indonesia juga rawan bencana. Ini menurut saya perlu kita urai lebih komprehensif sehingga sense of responsibility negara kaitan dengan kebencanaan ini juga penting,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara. Karena itu, kebutuhan pendanaan bagi BMKG dan Basarnas diharapkan dapat memperoleh perhatian khusus dalam pembahasan anggaran mendatang agar fungsi perlindungan masyarakat tetap berjalan optimal. (Asim)
