BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, memunculkan desakan agar pemerintah tidak hanya fokus mencari pengganti, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisi IX DPR RI menilai pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini membayangi program strategis tersebut.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap keberhasilan Program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, pelaksanaan program itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kasus keracunan massal, persoalan tata kelola, hingga dugaan konflik kepentingan dinilai menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.
“Saya menghormati keputusan Ibu Nanik untuk mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Saya mendoakan agar beliau diberikan kelancaran dalam menjalani pengobatan dan segera pulih,” kata Charles kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Namun, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan pergantian pimpinan BGN tidak boleh dipandang sekadar pergantian figur semata. Menurutnya, pemerintah harus memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG.
“Yang jauh lebih penting adalah momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Charles menilai sosok yang akan memimpin BGN berikutnya harus memiliki kapasitas sekaligus keberanian melakukan evaluasi mendasar terhadap desain pelaksanaan program. Evaluasi tersebut diperlukan agar Program MBG mampu berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan.
“Siapa pun yang memimpin BGN ke depan harus berani melakukan evaluasi dan redesign program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara,” tegasnya.
Menurut Charles, aspek keamanan pangan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta keberlanjutan program harus menjadi prioritas utama dalam proses pembenahan. Dengan demikian, manfaat Program MBG benar-benar dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas layanan maupun kemampuan keuangan negara.
Ia juga memastikan Komisi IX DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BGN selama masa transisi kepemimpinan. Langkah tersebut dilakukan agar proses perbaikan tidak berhenti pada pergantian pejabat, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam pelaksanaan program.
“Yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, melainkan apakah rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini secara aman, efektif, dan berkelanjutan,” kata Charles.
Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan keputusan tersebut diambil karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
Nanik menegaskan pilihannya berobat ke luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut semata-mata dilakukan untuk memperoleh second opinion atau pendapat medis kedua guna mendukung proses pengobatan yang akan dijalaninya. (Asim)
