BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi yang dinilai masih menghambat investasi dan memperlambat pelayanan publik.
Hal itu disampaikannya dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Prabowo secara tegas memerintahkan seluruh menteri untuk menertibkan aparatur di bawahnya yang terbukti mempersulit dunia usaha.
Di hadapan anggota DPR, pimpinan lembaga negara, dan jajaran kabinet, Presiden mengaku prihatin dengan masih panjangnya proses perizinan usaha di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat masuknya investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahkan, Prabowo membandingkan lamanya proses perizinan di Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Jika Malaysia mampu menyelesaikan perizinan dalam waktu sekitar dua pekan, proses serupa di Indonesia masih bisa memakan waktu hingga dua tahun.
“Kalau Malaysia bisa bikin izin dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun. Memalukan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Karena itu, berbagai hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha harus segera dibenahi.
Menurut Prabowo, salah satu persoalan yang masih sering terjadi yakni munculnya berbagai aturan turunan di tingkat birokrasi yang justru memperpanjang rantai perizinan. Padahal, kata dia, kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat sudah ditetapkan secara jelas.
Ia pun menyoroti adanya kecenderungan sebagian aparatur membuat regulasi tambahan yang tidak diperlukan, mulai dari aturan teknis hingga berbagai bentuk rekomendasi yang berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
“Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah, akal-akalnya itu,” ujar Prabowo.
Karena itu, Presiden meminta para menteri tidak hanya fokus menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan di tingkat bawah.
Sehingga, reformasi birokrasi harus dimulai dari pengawasan yang ketat terhadap aparatur di setiap kementerian dan lembaga.
“Saya ingatkan ya!. Semua menteri tertibkan birokrasi mu ke bawah,” tegasnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa birokrat yang telah lama bekerja dalam sistem pemerintahan sering kali memiliki berbagai cara untuk mempertahankan praktik-praktik yang tidak produktif.
Bahkan, menurutnya, terdapat pola-pola tertentu yang kerap digunakan untuk meloloskan keputusan ketika pimpinan dalam kondisi lelah atau tidak memiliki cukup waktu untuk menelaah dokumen secara mendalam.
“Ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” ungkap Presiden. (Jal)
