PILIHAN politik Partai NasDem pasca Pemilu 2024 lalu, mungkin kurang lebih sama dengan PDI Perjuangan. Bedanya, Nasdem memilih masuk ke satu wilayah politik yang lebih samar, lebih tanggung dan menggantung. Ia tidak bisa disebut oposisi, tetapi juga tidak sepenuhnya menyatu sebagai partai koalisi penguasa.
Secara resmi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah menegaskan bahwa partainya konsisten mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya, dalam makna politik yang paling nyata, NasDem kini bukan lagi partai penantang kekuasaan, melainkan partai pendukung kekuasaan. Hanya saja, ia tak punya keberanian untuk menamai dirinya secara penuh sebagai bagian dari koalisi. Dan disitulah problem utamanya, NasDem kini hidup di ruang abu-abu.
Dalam politik, ruang abu-abu memang kadang berguna. Ia memberi kelenturan, ruang manuver, dan peluang tawar-menawar. Partai bisa merapat ke pusat kuasa tanpa menanggung seluruh beban moral pemerintahan. Bila pemerintah sukses, ia ikut menumpang legitimasi. Bila pemerintah gagal, ia masih bisa berkata: kami bukan bagian dari kabinet.
Sekilas, rumus ini cerdik. Tetapi, kecerdikan tak selalu melahirkan kehormatan. Pada titik tertentu, publik akan bertanya dengan nada sinis: sebenarnya NasDem ini mau menjadi apa? Penjaga stabilitas? Penyeimbang? Atau sekadar partai yang sedang menyelamatkan diri?
Bagi jangka pendek, posisi seperti ini jelas ada untungnya. NasDem tetap punya akses pada kekuasaan, tetap punya jalur komunikasi ke istana, tetap bisa menjaga relevansi di parlemen, tetapi tidak harus ikut memikul seluruh beban kebijakan pemerintah.
Dengan bekal hasil Pemilu 2024 sebesar 14.660.516 suara, atau sekitar 9,65 persen, dan 69 kursi DPR, NasDem tentu masih cukup besar untuk diperhitungkan dan terlalu penting untuk diabaikan. Maka, dari sudut pandang taktis, posisi “mendukung tanpa larut” terlihat rasional. Ia menjaga partai tetap dekat dengan sumber daya kekuasaan tanpa kehilangan seluruh ruang negosiasi menjelang 2029.
Tetapi, politik bukan semata soal taktik. Ia juga soal watak, soal garis, soal keberanian menunjukkan posisi kepada publik. Di titik inilah NasDem mulai tampak bermasalah. Partai yang terlalu lama hidup dari ambiguitas biasanya pelan-pelan kehilangan identitas. Ia tidak lagi dibaca karena gagasan, melainkan karena manuver. Ia tidak lagi dikenang karena keberanian, melainkan karena kelihaian bertahan.
Dalam jangka panjang, ini bisa berbahaya. Sebab pemilih tidak hanya memilih partai yang dekat dengan kuasa. Mereka juga ingin tahu partai itu membela apa, menolak apa, dan berdiri di sebelah siapa ketika situasi menuntut ketegasan.
Di sinilah plus-minus posisi NasDem menjadi terang. Plusnya: aman, lentur, dan membuka banyak pintu menuju 2029. Minusnya: identitas menjadi kabur, diferensiasi melemah, dan partai tampak seperti organisasi yang terlalu berhitung untuk mengambil risiko moral.
Bila itu terus berlangsung, NasDem bisa menjadi partai yang tetap besar secara infrastruktur tetapi mengecil secara imajinasi politik. Ia ada, tetapi tidak menggugah. Ia hadir, tetapi tidak menggetarkan. Dan dalam demokrasi elektoral modern, partai yang tidak lagi menggetarkan biasanya pelan-pelan ditinggalkan oleh pemilih yang lapar akan kejelasan.
Jika ditarik ke belakang, data elektoral NasDem justru memperlihatkan paradoks yang menarik. Sejak pertama kali ikut Pemilu legislatif DPR pada 2014, NasDem menunjukkan tren suara yang terus naik. Pada 2014, NasDem meraih 8.402.812 suara atau 6,72 persen dan memperoleh 35 kursi DPR. Pada 2019, suara NasDem naik menjadi 12.661.792 atau 9,05 persen dengan 59 kursi. Pada Pemilu 2024, suara itu kembali meningkat menjadi 14.660.516 atau 9,65 persen dan menghasilkan 69 kursi DPR. Artinya, selama tiga pemilu berturut-turut, NasDem tidak pernah mengalami penurunan suara secara nasional. Dan yang ada adalah pertumbuhan yang konsisten.
Dari data itu, ada dua pembacaan penting. Pertama, NasDem terbukti bukan partai musiman. Ia mampu bertahan dan bertumbuh dalam tiga pemilu berturut-turut, sesuatu yang tidak mudah bagi partai yang tergolong relatif baru. Ini menunjukkan bahwa NasDem berhasil membangun mesin organisasi, jaringan elite, dan daya tawar politik yang cukup efektif untuk mengonsolidasikan suara dari pemilu ke pemilu.
Kedua, kenaikan itu juga memperlihatkan bahwa NasDem selama ini lebih kuat sebagai partai yang piawai memperluas basis secara bertahap ketimbang partai yang meledak karena gelombang ideologis besar. Dengan kata lain, pertumbuhan NasDem lebih tampak sebagai hasil akumulasi kerja politik, jejaring tokoh, dan strategi positioning, bukan semata karena militansi pemilih yang sangat ideologis.
Namun justru di situlah sinyal penting menuju 2029. Jika pada periode 2014 ke 2019 NasDem bisa menambah sekitar 4,26 juta suara, maka pada periode 2019 ke 2024 kenaikannya hanya sekitar 2 juta suara. Secara sederhana, NasDem memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya mulai melambat.
Pada fase seperti ini, partai biasanya tidak lagi cukup ditopang oleh ekspansi organisasi dan manuver elite semata. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, kejelasan identitas, figur yang kuat, dan posisi politik yang mudah dibaca publik. Tanpa itu, partai bisa tetap besar, tetapi sulit melompat lebih tinggi.
Karena itu, tren 2014–2024 menyimpan paradoks bagi NasDem. Di satu sisi, datanya memberi alasan untuk optimistis: partai ini jelas belum habis, bahkan masih tumbuh. Di sisi lain, perlambatan laju pertumbuhan pada 2024 dapat dibaca sebagai peringatan bahwa NasDem mulai mendekati batas pertumbuhan alamiahnya bila tidak menemukan narasi baru yang lebih kuat.
Dalam bahasa politik yang lebih lugas: NasDem berhasil membuktikan bahwa ia mampu menjadi partai menengah-besar yang stabil, tetapi belum tentu otomatis mampu naik kelas menjadi poros utama tanpa reposisi yang lebih tegas.
Lalu muncul isu bahwa NasDem akan melebur ke Gerindra setelah Surya Paloh bertemu Prabowo. Isu ini sebenarnya menarik bukan semata karena benar atau tidaknya, melainkan karena ia memantulkan persepsi publik tentang posisi NasDem yang kian tersedot ke orbit kekuasaan.
Namun secara faktual, Surya Paloh sudah membantah isu merger itu. Elite NasDem juga menegaskan bahwa yang berkembang bukanlah peleburan partai, melainkan sekadar komunikasi politik biasa. Jadi, sejauh ini, isu merger lebih merupakan gejala pembacaan publik atas kedekatan politik NasDem-Gerindra, bukan keputusan kelembagaan yang telah matang.
Meski begitu, bantahan resmi tidak serta-merta menghapus makna politik dari rumor tersebut. Justru sebaliknya: rumor itu lahir karena publik menangkap ada ketimpangan gravitasi yang makin kuat. Gerindra hari ini adalah partai inti kekuasaan. NasDem adalah partai yang mendukung, tetapi tidak berada di jantung kekuasaan.
Dalam hubungan seperti itu, kecurigaan tentang subordinasi sangat mudah tumbuh. Apalagi bila yang terlihat di permukaan adalah kedekatan personal elite, bukan penegasan ideologis partai. Karena itu, meski merger tampaknya tidak nyata untuk saat ini, persepsi bahwa NasDem makin kehilangan jarak dari Gerindra adalah sesuatu yang sangat nyata.
Pertanyaan yang lebih tajam, apa yang membuat NasDem mengambil posisi serba-antara seperti sekarang? Ada penjelasan rasional yang paling mudah: survival politik. Setelah pemerintahan baru terbentuk dengan dukungan mayoritas parlemen yang semakin kuat, NasDem jelas tidak ingin berdiri terlalu jauh dari pusat pengaruh.
Reuters mencatat dukungan NasDem ikut memperbesar mayoritas parlemen Prabowo setelah pemilu. Dalam logika kekuasaan Indonesia, partai yang memilih terlalu jauh dari pemerintahan sering kali harus membayar mahal dalam akses, pengaruh, dan peluang distribusi kekuatan. Jadi, jika dilihat dari sudut kalkulasi elite, pilihan NasDem terasa logis.
Namun penjelasan survival saja belum cukup. Ada konteks reputasi yang tidak bisa diabaikan. NasDem dalam beberapa tahun terakhir diguncang kasus-kasus hukum besar yang menimpa elite pentingnya, termasuk mantan Sekjen Johnny Plate dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Saya tidak akan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa NasDem “tersandera” oleh kasus-kasus itu, karena tuduhan seperti itu memerlukan bukti yang jauh lebih keras. Tetapi secara analitis, sangat masuk akal bila tekanan reputasi akibat perkara-perkara besar tersebut membuat NasDem cenderung mengambil jalan yang lebih lunak, lebih defensif, dan lebih akomodatif terhadap pusat kekuasaan.
Partai yang sedang memulihkan diri biasanya memang lebih senang merapat ketimbang menantang. Dari sini, posisi NasDem bisa dibaca sebagai perpaduan antara kehati-hatian dan kecemasan. Kehati-hatian karena partai tahu 2029 masih jauh dan semua poros masih bisa berubah.
Lalu, apa kaitannya dengan keluarnya sejumlah elite NasDem yang hijrah ke ke PSI? Ini sebenarnya bisa dibaca dalam kerangka yang sama. Beberapa nama seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masse diberitakan pindah ke PSI, sementara elite NasDem merespons bahwa perpindahan itu masih “hitungan jari” dan partai tetap solid.
Tetapi, dalam politik, angka kecil kadang justru pertanda gejala besar. Perpindahan itu memperlihatkan bahwa sebagian elite membaca pusat prospek politik masa depan tidak lagi otomatis berada di partai lama yang identitasnya mengambang, melainkan di kendaraan yang dipersepsikan punya kedekatan baru dengan lingkar kekuasaan.
PSI sendiri memang belum punya bobot elektoral parlementer seperti NasDem karena gagal lolos ambang parlemen pada Pemilu 2024. Tetapi daya tarik sebuah partai bagi elite tidak selalu ditentukan oleh kursi yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, sering kali ia ditentukan oleh persepsi tentang masa depan.
Bila sejumlah figur NasDem benar-benar merasa PSI lebih menjanjikan, maka itu bukan sekadar soal perpindahan personal. Itu bisa dibaca sebagai alarm bahwa sebagian elite memandang NasDem sedang kehilangan kejelasan arah.
Dalam konteks tertentu, NasDem hari ini tampak seperti partai yang cerdas membaca arah angin, tetapi belum tentu berani menentukan arah layar. Dan dalam politik, membaca angin memang penting. Tetapi, keberanian memilih haluan juga tak kalah penting.
*Toto Izul Fatah* – (Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA/Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat)
