BERITABUANA.CO, JAKARTA — Di tengah ambisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat, sorotan tajam justru muncul dari dalam parlemen daerah. Ketidakjelasan penganggaran fasilitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dinilai menjadi hambatan serius yang berpotensi melemahkan layanan dasar bagi ibu dan anak di ibu kota.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengkritik belum jelasnya alokasi anggaran fasilitas Posyandu dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jakarta Selatan.
“Saya ingin bertanya, apakah di setiap SKPD ada penganggaran khusus untuk fasilitas Posyandu? Karena di lapangan, kebutuhan ini justru saling dilempar antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga kecamatan,” kata Nabilah dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Menurut dia, lemahnya integrasi perencanaan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) membuat kebutuhan dasar Posyandu kerap terabaikan. Aspirasi yang dihimpun saat masa reses, kata Nabilah, menunjukkan masih minimnya fasilitas penunjang, mulai dari meja, kursi, alat kesehatan, hingga timbangan balita.
Ketidakjelasan pos anggaran di masing-masing OPD menyebabkan kebutuhan tersebut tidak terakomodasi secara optimal. Kondisi ini, lanjutnya, berisiko menggerus peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan dalam pemantauan gizi serta tumbuh kembang anak.
“Jangan sampai kader yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat justru melemah karena tidak didukung fasilitas yang memadai. Ini bisa berdampak pada sistem pelayanan dasar kita,” ujarnya.
Nabilah menekankan, Musrenbang seharusnya menjadi momentum untuk membenahi perencanaan anggaran secara menyeluruh. Ia mendorong agar kebutuhan Posyandu dimasukkan sebagai prioritas lintas sektor, dengan koordinasi yang lebih kuat antara Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya.
“Integrasi antardinas harus diperkuat agar tidak ada lagi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Sorotan ini muncul di tengah target ambisius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menekan angka stunting. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menegaskan pentingnya peran aktif Posyandu di lapangan untuk mencapai penurunan stunting pada 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 4.481 Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta pada 2024. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi jaringan layanan kesehatan berbasis komunitas—namun tanpa dukungan anggaran yang terintegrasi, efektivitasnya dinilai belum maksimal.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Tanpa pembenahan sistem penganggaran dan koordinasi lintas sektor, para pengamat menilai target peningkatan kualitas layanan dasar akan sulit tercapai. (Ery)
