BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif, karena arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan bertepatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah umat Hindu.
Momentum dua hari besar keagamaan yang berlangsung hampir bersamaan itu dinilai Dini, memerlukan koordinasi lintas lembaga agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan maupun yang menjalankan ibadah.
“Kita meminta pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah setiap pemeluk agama,” kata Dini, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2026).
Umat Hindu, masih kata dia, harus dapat menjalankan Nyepi dengan khidmat dan tenang, sementara umat Muslim tetap bisa melakukan perjalanan mudik dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus dilakukan sejak awal, terutama dengan Kementerian Perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh-tokoh agama,” kata Dini.
Ia menilai pengaturan waktu perjalanan menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus mudik saat berlangsungnya Nyepi. Tanpa pengaturan yang jelas, masyarakat yang sedang dalam perjalanan berisiko mengalami kebingungan atau hambatan mobilitas.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai jadwal pelaksanaan Nyepi, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk Hindu seperti Bali. Informasi tersebut dinilai penting agar para pemudik dapat merencanakan perjalanan lebih awal.
Dini juga menyoroti perlunya pengaturan teknis di wilayah yang terdampak langsung, seperti operasional transportasi, bandara, pelabuhan, hingga jalur distribusi logistik. Menurut dia, kebijakan tersebut harus dirancang agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Ia menilai dengan perencanaan yang matang serta komunikasi yang baik antarinstansi dan masyarakat, dua perayaan keagamaan besar tersebut dapat berlangsung secara tertib.
“Momentum ini justru bisa menjadi contoh toleransi dan kedewasaan bangsa dalam mengelola keberagaman,” ujar Dini. (Asim)
