BERITABUANA.CO, JAKARTA – Konflik Timur Tengah (Timteng) yang terus berlanjut dinilai akan memberikan dampak potensi ‘tsunami’ di sektor ekonomi global. Karenanya, pemerintah Indonesia diminta untuk segera meramu kebijakan fiskalnya yang lebih presisi.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Amin Ak kepada awak media, di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Eskalasi konflik di Selat Hormuz, kata Amin dapat menjadi ancaman langsung terhadap urat nadi pasokan energi dunia. Harga minyak mentah yang melambung di atas USD 100 per barel memaksa APBN 2026 berdiri di tepi jurang defisit.
“Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm imported inflation yang bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap,” kata Amin.
Amin menjelaskan, imported inflation merupakan kenaikan harga di dalam negeri akibat mahalnya barang impor (seperti BBM, gandum, kedelai, bahan baku pupuk), baik karena harga global naik maupun nilai tukar mata uang melemah.
Dampaknya, sambungnya, biaya produksi meningkat dan harga barang ikut naik. Inflasi ini berasal dari faktor eksternal, bukan karena tingginya permintaan masyarakat di dalam negeri.
Menurut Amin, Indonesia kini terjebak dalam simalakama. “Membiarkan subsidi membengkak akan menjebol pertahanan fiskal, namun memangkasnya tanpa perhitungan matang adalah “bunuh diri” politik dan ekonomi yang akan memicu gejolak sosial,” paparnya.
Guna meredam guncangan, Amin mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures). Pertama, Re-alokasi anggaran untuk bantalan sosial.
“Pemerintah harus segera menyisir anggaran proyek non-strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Energi dan subsidi pangan,” ucap Amin.
Kedua, diplomasi energi non-tradisional. Dirinya mendorong kementerian terkait untuk mencari alternatif pasokan minyak dari wilayah non-konflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang terganggu di Timur Tengah.
Ketiga, intervensi moneter yang terukur. Amin mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas Rupiah dari pelarian modal (capital outflow) tanpa harus mencekik pertumbuhan kredit UMKM karena kenaikan suku bunga yang terlalu agresif.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini. Diplomasi ekonomi kita harus aktif menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” sebut politikus PKS ini.
Bahkan, kata dia, ketahanan pangan dan energi harus menjadi prioritas absolut. Sebab, krisis itu merupakan momentum bagi pemerintah membuktikan sejauh mana kemandirian ekonomi yang selama ini didengungkan, apakah telah teruji menghadapi krisis atau malah sebaliknya.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penebalan bantalan sosial demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak energi global saat ini,” pungkasnya. (Kds)
