BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Jawa Timur, untuk mengkaji alternatif pengembangan lahan rumah tapak dan hunian vertikal bersubsidi. Dalam agenda pada 24–25 Februari 2026 itu, ia meninjau sejumlah lokasi di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo, sekaligus membahas pengelolaan sanitasi dan skema pembiayaan perumahan.
“Kawasan Waru di Sidoarjo, memiliki aksesibilitas dan prospek yang dinilai potensial untuk pembangunan rumah subsidi,” kata Wamen Fahri, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/2/2026)
Menurut dia, pengembangan kawasan tersebut dapat menopang pertumbuhan metropolitan Surabaya dan wilayah penyangganya, seiring meningkatnya kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Lokasi di Waru memiliki akses yang baik dan peluang pengembangan yang menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan Surabaya,” ujarnya lagi.
Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, menekankan bahwa pengembangan lahan perumahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Perencanaan, kata Fahri, harus disusun secara terpadu dengan mencakup desain kawasan, infrastruktur pendukung, hingga penyediaan fasilitas umum seperti sekolah dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pendekatan terintegrasi menjadi krusial agar proyek perumahan bersubsidi tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga membentuk lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan.
Selain aspek tata ruang dan infrastruktur, Fahri juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut keterlibatan pengembang dan lembaga pembiayaan sebagai faktor kunci untuk memastikan ketersediaan dana dalam merealisasikan proyek perumahan.
“Program pembangunan rumah membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci, baik dalam pengelolaan aset maupun dalam skema pembiayaan,” katanya.
Untuk diketahui, kunjungan Wamen PKP Fahri Hamzah tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kebutuhan rumah subsidi di kawasan perkotaan, terutama di wilayah penyangga kota besar seperti Surabaya. Pemerintah dan pemangku kepentingan sektor perumahan menghadapi tantangan keterbatasan lahan, pembiayaan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Ery)
