BERITABUANA.CO, WASHINGTON DC — Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan dimulainya fase kedua Rencana Damai 20 Poin Presiden Donald Trump untuk Jalur Gaza, sebuah langkah yang diarahkan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata sekaligus mendorong demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan.
Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan fase kedua ini menandai transisi Gaza dari sekadar penghentian kekerasan menuju penataan ulang tata kelola dan keamanan. Ia menegaskan bahwa Hamas harus mematuhi seluruh kewajiban dalam kesepakatan, termasuk pelucutan senjata.
“Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi serius,” tulis Witkoff melalui akun media sosial X, Kamis (15/1/2026).
Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Qatar, Mesir, dan Turki—tiga negara mediator utama—mengumumkan pembentukan Komite Teknokrat Palestina yang akan mengelola administrasi sipil di Jalur Gaza. Komite itu disebut akan dipimpin oleh Ali Shaath, figur yang berpengalaman di lingkungan Otoritas Palestina.
Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menilai pembentukan komite teknokrat sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis.
Pemerintahan teknokrat ini dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan layanan publik, di bawah pengawasan Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah panel internasional yang disebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump bersama sejumlah pemimpin dunia. Undangan keanggotaan dewan tersebut telah disebarkan pada Rabu (14/1/2026), dengan Trump disebut memilih langsung para anggotanya.
Namun, prospek perdamaian jangka panjang masih diliputi ketidakpastian. Hamas hingga kini masih menguasai hampir separuh wilayah Gaza dan menolak tuntutan pelucutan senjata. Gencatan senjata yang berlaku juga kerap dilanggar, baik melalui serangan roket Hamas maupun serangan udara balasan dari Israel.
Selain itu, Hamas belum memulangkan jenazah sandera terakhir yang diculik dalam serangan 7 Oktober 2023, peristiwa yang memicu pecahnya perang Gaza. Israel menuntut seluruh sandera, hidup maupun meninggal, diserahkan sebelum fase kedua rencana damai dijalankan.
Pemerintah Israel menyatakan bahwa Ran Gvili, seorang polisi Israel, tewas saat berusaha menahan serangan Hamas pada 2023 dan jenazahnya dibawa ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemulangan Ran Gvili menjadi prioritas nasional.
“Langkah deklaratif terkait pembentukan komite teknokratis tidak akan memengaruhi upaya pemulangan Ran untuk dimakamkan sesuai tradisi Yahudi,” demikian pernyataan kantor Netanyahu melalui platform X.
Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik langkah Amerika Serikat tersebut. Dalam pernyataan resminya, Abbas menyatakan dukungannya terhadap upaya Presiden Trump untuk menuntaskan implementasi rencana damai dan membangun kembali tata kelola Palestina di Gaza.
Meski bantuan kemanusiaan dilaporkan meningkat, para pengamat menilai keberhasilan fase kedua ini akan sangat bergantung pada kemampuan Amerika Serikat dan para mediator menekan Hamas agar mematuhi kesepakatan, serta menjamin keamanan dalam proses rekonstruksi Gaza ke depan. (Red)
