BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyoroti lemahnya basis data backlog perumahan nasional yang dinilai masih belum solid dan sinkron antar-lembaga pemerintah. Persoalan data ini disebut menjadi hambatan utama dalam merumuskan kebijakan perumahan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Fahri saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 The Housing and Urban Development (HUD) Institute di kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1/2026).
Dalam sambutannya, Fahri mengapresiasi peran The HUD Institute yang dinilainya konsisten mengawal isu perumahan rakyat selama 15 tahun terakhir. Ia menyebut lembaga tersebut berani masuk ke wilayah kebijakan strategis sekaligus berperan sebagai pengingat bagi pemerintah agar tetap fokus pada persoalan mendasar sektor perumahan.
“Ada tiga hal yang membuat saya bangga. Pertama, konsistensi HUD Institute dalam isu perumahan rakyat. Kedua, keberanian masuk ke wilayah kebijakan strategis. Ketiga, menjadi pengingat pemerintah agar tidak melupakan masalah dasar,” ujar Fahri.
Namun demikian, Fahri menegaskan bahwa persoalan paling mendesak saat ini adalah akurasi dan keseragaman data backlog perumahan nasional. Menurut dia, angka backlog yang selama ini digunakan belum memiliki dasar data yang benar-benar jelas.
“Data backlog perumahan itu tidak pernah benar-benar real. Kita bicara angka 10 juta backlog, tapi basis datanya tidak jelas, kelayakannya seperti apa, bahkan dokumentasinya pun tidak ada,” katanya.
Fahri menjelaskan, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut backlog sekitar 10 juta unit. Namun, jika memperhitungkan rumah tidak layak huni dan hunian dengan layanan dasar yang buruk, angka backlog sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 juta unit.
Ia juga menyoroti adanya lebih dari satu jenis backlog perumahan. Selain backlog kepemilikan dan backlog layanan, masih terdapat backlog lain yang kerap luput dari perhatian pembuat kebijakan.
“Tanpa data yang clear, sangat sulit membuat kebijakan perumahan yang tepat,” tegas Fahri.
Program 3 Juta Rumah
Dalam konteks agenda nasional, Fahri menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh berubah. Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara sisi pasokan dan permintaan, percepatan renovasi rumah secara masif, serta penuntasan persoalan sanitasi tidak layak.
“Saat ini, sanitasi terbuka masih berada di kisaran 20 persen. Target kita pada 2026 Indonesia harus bebas dari sanitasi buruk,” ujarnya.
Fahri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk The HUD Institute, untuk lebih aktif memberikan usulan konkret kepada pemerintah.
“Saya berharap HUD Institute tidak hanya mengkritik, tetapi juga memperbanyak usulan yang solutif, terutama dalam memperkuat basis data perumahan nasional,” kata Fahri.
Peringatan HUT ke-15 The HUD Institute turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto, Ketua Majelis Tinggi Organisasi HUD Institute Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Pakar HUD Institute Prof. Harun Al Rasyid Lubis, serta akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang pembangunan perkotaan dan perumahan rakyat. (Ery)
