BERITABUANA.CO, JAKARTA — Bank Dunia menilai kombinasi ketidakpastian politik domestik dan pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan lebih cepat dari kondisi fundamental ekonomi telah menjadi faktor utama keluarnya modal asing dari Indonesia. Dinamika ekonomi–politik tersebut dinilai memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan menuntut intervensi yang lebih tegas dari Bank Indonesia (BI).
Penilaian tersebut tertuang dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2026. Bank Dunia menegaskan bahwa respons pasar keuangan terhadap kebijakan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari persepsi stabilitas politik, terutama di tengah lingkungan global yang masih rapuh.
“Di Indonesia, gejolak politik singkat dan pelonggaran kebijakan moneter yang dipercepat menyebabkan arus keluar modal dan depresiasi rupiah, yang membutuhkan intervensi bank sentral,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, Rabu (14/1/2026).
Bank Dunia mencatat, di tengah ketidakpastian global, investor cenderung bersikap lebih sensitif terhadap risiko politik domestik. Ketika pelonggaran moneter tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi, persepsi risiko meningkat dan mendorong aliran dana keluar dari pasar obligasi maupun pasar saham.
Tekanan tersebut terjadi saat ekonomi global masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, fragmentasi perdagangan, serta ketegangan geopolitik. Kondisi ini membuat negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin bergantung pada kredibilitas kebijakan dan stabilitas politik untuk menjaga kepercayaan investor.
Dalam konteks Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperingatkan bahwa perlambatan ekonomi global dan lemahnya perdagangan internasional dapat menekan penciptaan lapangan kerja. Risiko tambahan datang dari potensi pengetatan keuangan global, perlambatan ekonomi China yang lebih dalam dari perkiraan, serta meningkatnya ketidakpastian politik dan sosial.
Di sisi lain, Bank Dunia mengakui bahwa kawasan Asia Pasifik masih memiliki bantalan pertumbuhan dari adopsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Antusiasme terhadap AI telah mendorong reli pasar saham dan arus masuk modal berbasis utang di sejumlah negara.
Namun, Indonesia dinilai berada pada jalur yang berbeda. Alih-alih menikmati arus masuk modal, gejolak politik domestik yang muncul bersamaan dengan pelonggaran moneter justru memicu arus keluar dana dan memperlemah rupiah. Kondisi ini menunjukkan kuatnya keterkaitan antara stabilitas politik, arah kebijakan moneter, dan respons pasar keuangan.
Dari sisi harga, inflasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik umumnya berada dalam atau di bawah target bank sentral, sehingga kebijakan moneter bersifat akomodatif. Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa ruang pelonggaran kebijakan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan nilai tukar dan volatilitas pasar.
Proyeksi Ekonomi dan Tantangan Kebijakan
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5 persen, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,4 persen. Proyeksi ini mencerminkan tantangan ekonomi–politik yang masih membayangi, baik dari sisi global maupun domestik.
Proyeksi pertumbuhan 2025 juga berada di level yang sama, yakni 5 persen. Pemerintah dijadwalkan merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV dan sepanjang tahun 2025 pada awal Februari 2026.
Menurut Bank Dunia, aktivitas ekonomi di Asia Timur dan Pasifik diperkirakan melambat pada 2026 sebelum kembali menguat pada 2027, seiring berakhirnya kebijakan stimulus awal (front-loading). Pemulihan ke depan akan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan fiskal, stabilitas politik, serta keberhasilan mendorong investasi.
“Pertumbuhan di Indonesia diperkirakan tetap berlanjut berkat stimulus fiskal dan investasi yang dipimpin negara,” tulis Bank Dunia.
Meski demikian, lembaga tersebut menilai investasi swasta di kawasan masih tertahan akibat tingginya ketidakpastian kebijakan dan beban utang. Indonesia menjadi pengecualian parsial karena investasi tetap ditopang proyek-proyek strategis pemerintah dan arus investasi asing langsung. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa keberlanjutan investasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan ekonomi dan terjaganya stabilitas politik. (Red)
