BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pemerintah Kota Bima mengupayakan percepatan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Upaya itu diwujudkan lewat audiensi Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu kemarin (7/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan sejumlah usulan strategis, terutama terkait penambahan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta dukungan penanganan dan penataan kawasan kumuh di wilayah Kota Bima.
Rahman Abidin menegaskan, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bima masih cukup tinggi. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan kuota BSPS agar lebih banyak warga yang terbantu.
“Program BSPS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, dengan kondisi yang ada, jumlah penerima masih belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan,” kata Rahman dalam audiensi tersebut.
Selain BSPS, Pemerintah Kota Bima juga mengusulkan penguatan program penanganan kawasan kumuh. Penataan permukiman dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam audiensi itu, Wali Kota Bima didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyambut positif langkah proaktif Pemerintah Kota Bima. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar program perumahan dan permukiman dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan melakukan kajian dan penyesuaian dengan program yang tersedia. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Fahri.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan serta penataan kawasan permukiman di Kota Bima secara terpadu. (Ery)
