BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dr. Maharani mengapresiasi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar Kementerian Kesehatan mengerahkan dokter internship (magang) dalam upaya penanganan penyakit pascabanjir di Sumatera. Hal tersebut, dinilainya sebagai bentuk respon cepat pemerintah mengelola tindakan pascabencana.
Maharani mengatakan, pengerahan dokter magang merupakan strategi cepat ketika fasilitas kesehatan setempat kewalahan menghadapi lonjakan pasien usai bencana.
“Pengerahan dokter internship merupakan langkah taktis saat fasilitas kesehatan kewalahan menangani lonjakan korban, terutama pada 24–48 jam pertama pascabencana,” kata Maharani, di Jakarta, Senin (8/11/2025).
“Langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan kesehatan darurat secara cepat,” tambahnya.
Kendati demikian, dirinya menyoroti belum adanya standar operasional prosedur tingkat nasional terkait mekanisme mobilisasi tenaga kesehatan cadangan lintas daerah. Dirinya mengingatkan, ketiadaan regulasi tersebut membuat kecepatan respons di setiap wilayah berbeda-beda.
“Hingga kini, mobilisasi masih bergantung pada keputusan ad hoc sehingga kecepatan respons tidak seragam antar daerah,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan urgensi pemberian insentif khusus, perlindungan keselamatan, serta fasilitas kerja bagi dokter internship yang ditugaskan di area terdampak bencana. Pasalnya, para tenaga medis magang bekerja dalam kondisi berisiko tinggi sehingga harus didukung secara memadai.
Selain itu, Maharani juga mengingatkan, pemerintah yang dinilai belum merampungkan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis risiko bencana, terutama di daerah rawan seperti Aceh. Ia menegaskan perlunya Kemenkes memperkuat sistem cadangan kesehatan regional, termasuk penyediaan ambulans, logistik medis, dan tenaga kesehatan prioritas. “Agar proses penanganan tidak bergantung pada improvisasi lapangan,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti belum adanya mekanisme pendanaan cepat untuk mobilisasi tenaga medis, yang kerap membuat pengiriman dokter magang terhambat urusan administrasi.
Ditambah lagi, sambungnya, alur komunikasi antara Kemenkes, dinas kesehatan, dan fasilitas rujukan masih belum seragam, sehingga terjadi miskomunikasi terkait jumlah korban maupun kebutuhan tenaga tambahan.
Oleh karena itu, Maharani menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan mengawal langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan darurat nasional. Ia mengakui instruksi Presiden merupakan langkah cepat yang tepat, namun perlu dilengkapi perangkat regulasi dan dukungan anggaran yang solid.
“Kami ingin respons kesehatan Indonesia semakin kokoh, responsif, dan terukur. Pemerintah perlu menuntaskan aspek-aspek yang belum direalisasikan agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap situasi bencana,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan Kemenkes mengerahkan dokter internship untuk menangani penyakit pascabanjir di Sumatera, seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit. “Internship kita berapa yang sudah bisa? 74? Bisa juga kan? Saya kira bisa itu perguruan tinggi, bisa dikerahkan juga,” kata Presiden saat berdialog dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat di Aceh, Minggu (7/12) malam.
Instruksi itu dikeluarkan menyusul kekurangan tenaga medis di sejumlah daerah di Sumatera, di mana sebagian dokter setempat turut menjadi korban banjir. Menanggapi arahan tersebut, Menkes Budi meminta bantuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengerahkan sekitar 300 dokter TNI dan Polri selama tiga bulan guna mendampingi dokter internship di lapangan. (Jal)
