BERITABUANA.CO, AMBON — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian nyata terhadap pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Ia menilai, ketimpangan infrastruktur antara wilayah timur dan barat Indonesia masih sangat terasa.
“Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah di Ambon, Jumat (31/10/2025).
Melalui komunikasi intensif di Senayan, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Maluku pada 30–31 Oktober 2025. Kunjungan ini ditujukan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur dan transportasi di wilayah tersebut, termasuk proyek strategis nasional seperti pembangunan Coastal Road, Pelabuhan Yos Sudarso, serta sejumlah fasilitas transportasi laut lainnya.
Dalam rombongan turut hadir perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS, dan beberapa BUMN transportasi nasional. Saadiah menilai, kolaborasi lintas lembaga ini menjadi sinyal positif bahwa aspirasi masyarakat Maluku mulai mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap jembatan, dermaga, jalan, dan bandara yang direncanakan untuk Maluku bukan hanya proyek, tapi benar-benar solusi bagi keterisolasian warga kita di pulau-pulau,” tegas Saadiah, legislator asal Maluku tersebut.
Pada malam hari, Komisi V DPR menggelar pertemuan resmi dengan Gubernur Maluku, para bupati dan wali kota se-Maluku, serta jajaran kementerian terkait. Dalam forum tersebut, Saadiah menegaskan komitmennya untuk memastikan hasil aspirasi daerah tidak berhenti di meja rapat, tetapi diwujudkan dalam program nyata dan alokasi anggaran yang berpihak pada wilayah timur Indonesia.
“Aspirasi masyarakat Maluku tidak boleh berhenti di ruang rapat, tapi harus dieksekusi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan di Indonesia, termasuk Maluku,” ujarnya menegaskan.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan di Maluku tidak lagi sebatas janji di atas kertas. Saadiah berharap perhatian pemerintah terhadap Maluku tidak kalah dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain seperti Jawa dan Sumatera. (Ery)
