BERITABUANA.CO, KEBUMEN — Ketimpangan sosial yang masih mencolok dan ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menjadi sorotan utama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, saat melakukan kunjungan kerjanya, Sabtu (19/7/2025).
Terkait ketimpangan tersebut, ia mengatakan kalau pihaknya (Kementerian PKP) menargetkan renovasi 2 juta rumah setiap tahun sebagai bagian dari upaya nasional mengatasi kesenjangan perumahan, terutama di kawasan pedesaan.
“Mari kita akhiri ketimpangan. Ternyata Kabupaten Kebumen ini paling miskin di Jateng,” ujar Fahri seraya menegaskan urgensi intervensi pemerintah pusat terhadap ketimpangan perumahan di daerah.
Menurut data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, saat ini terdapat 13.660 unit RTLH dan sekitar 5.287 unit backlog kebutuhan rumah layak huni. Pemkab telah mengajukan usulan program perbaikan dan pembangunan rumah baru untuk Tahun Anggaran 2026 ke Kementerian PKP.
Bupati Lilis menyatakan bahwa kunjungan Wamen PKP Fahri Hamzah membawa harapan baru dalam percepatan pembangunan permukiman di Kebumen. Pemkab juga tengah mengembangkan skema Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan prototipe rumah tipe 22 (Rp88 juta) dan tipe 30 (Rp100 juta).
Prioritas Pembangunan Daerah 2026: Infrastruktur dan Perumahan
Pemerintah daerah sendiri telah menetapkan sektor perumahan sebagai salah satu dari lima prioritas pembangunan tahun 2026, dengan pagu indikatif Rp5 miliar. Program-program strategis yang dirancang mencakup, rehabilitasi rumah korban bencana dan penyediaan rumah layak berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kemudian, penataan permukiman kumuh di bawah 10 hektar;, pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru, serta peningkatan prasarana dasar, seperti sanitasi, air limbah, transportasi, dan jaringan drainase.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga menyampaikan usulan penting: agar harga rumah subsidi di Kebumen bisa ditekan di bawah Rp100 juta dengan fleksibilitas pembangunan di atas tanah milik warga, bukan tanah pengembang. Ia juga menyerahkan langsung usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 kepada Wamen.
Tiga Pilar Program Nasional Kementerian PKP
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah,menegaskan bahwa kementerian mengusung tiga program utama:
1. Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun, menggunakan skema BSPS. Setiap rumah mendapat alokasi Rp21,8 juta—terdiri dari dana persiapan, upah, dan material. Kemitraan dengan koperasi akan diperluas untuk distribusi bahan bangunan lokal.
2. Restorasi 1.000 Kawasan Pesisir, melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan anggaran Rp20–22 miliar per kawasan.
3. Pembangunan Rumah Vertikal, sebagai solusi atas backlog perumahan nasional yang mencapai sekitar 10 juta unit, terutama di daerah urban padat.
“Program-program tersebut tak hanya menyasar aspek fisik rumah, tetapi juga pemenuhan hak dasar masyarakat akan hunian yang sehat dan bermartabat,” sebut mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Dalam kunjungannya ke Pendopo Kabumian, Wamen PKP Fahri Hamzah disambut oleh Bupati Lilis Nuryani, Wakil Bupati Zaeni Miftah, serta tokoh daerah termasuk mantan Bupati Mohammad Yahya Fuad. Hadir pula jajaran dari Pemprov Jawa Tengah, unsur Forkopimda Kebumen, hingga perwakilan perbankan dari Bank Jateng dan BTN. (Ery)
