BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji menilai, upaya pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tanpa alasan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang ada, akan menjadi preseden yang buruk kedepannya.
“Kalau terjadi pemakzulan tanpa alasan yang dibenarkan, maka itu jadi preseden buruk kedepannya, yang bisa terulang-ulang, begitu satu dimulai memungkinkan itu terjadi lagi. Kita tidak ingin stabilitas kita terganggu, kita ingin stabilitas yang terjaga, membangun bisa enak tanpa kegaduhan yang besar,” kata Sarmuji kepada www.beritabuana.co, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Oleh karena itu, Partai Golkar menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan menunggu waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Kita itu mesti sabar kalau mau berganti atau tetap, ya tunggu saja periodesasinya. Per hari ini, kami tidak menemukan pintu terjadinya pemakzulan seperti yang diingin dalam surat Forum Purnawirawan Prajurit (FPP),” kata dia.
“Untuk bisa memakzulkan presiden dan wapres itu memiliki kriteria-kriteria yang objektif, yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan sampai sekarang Mas Wapres itu tidak melakukan pelanggaran seperti yang tertera dalam konsitusi yang memungkinan terjadinya pemakzulan,” tambah anggota DPR RI itu.
Terkait surat Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) ke MPR dan DPR RI, Golkar menghargai setiap surat yang masuk, tapi perlu ditelaah ulang oleh semua fraksi.
“Kita hargai setiap surat masuk , setiap aspirasi yang masuk, DPR selalu menghargai dan menelaah. Kalau Fraksi Golkar, telaah kita, Mas Wapres terpilih secara konsitusional, dipilih oleh rakyat secara langsung, menang pilpres lalu disahkah oleh MK, baik dalam prosesnya maupun menilai hasilnya. Dari sisi itu, tidak ada yang dipersoalkan,” kata Sarmuji. (Hep)
