BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kebijakan pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun periode libur sekolah Juni-Ji 2025 dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Dirinya berpandangan, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam upaya menjaga daya beli masyarakat yang belakangan tengah lesu. Stimulus ekonomi diyakini dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.
“Paket stimulus yang dihadirkan Pemerintah dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor informal, pariwisata, transportasi, dan pelaku usaha mikro,” kata Charles.
Adapun paket stimulus ekonomi tersebut terdiri dari lima kebijakan. Pertama, diskon transportasi dengan anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp940 miliar.
Diskon tersebut terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen.
Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara dengan anggaran Rp 650 miliar.
Ketiga, memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.
Keempat, memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Kelima, Pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp 200 miliar.
Lima stimulus ekonomi yang diberikan itu, sambung Charles, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap memperjelas arah dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut agar manfaatnya tidak hanya bersifat sesaat.
“Kalau diarahkan dengan tepat, stimulus ini bisa menjadi pemantik pergerakan ekonomi kerakyatan yang lebih luas,” pungkasnya. (Jal)
