BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menginginkan seluruh kebijakan terkait perumahan, lebih solid dan terintegrial, agar lebih mudah dalam merealisasikan tersedianya target 3 juta rumah layak untuk rakyat.
Demikian disampaikan Wakil Menteri (Wamen) PKP RI, Fahri Hamzah saat hadir memenuhi undangan sebagai salah satu narasumber dalam “Forum Diskusi bersama BNI Sekuritas”, di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Hadir pula Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo dan tamu undangan serta narasumber lainnya.
Selain itu, Fahri juga menyampaikan ketersediaan pentingnya Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebagai solusi mengatasi kebutuhan hunian di wilayah strategis khususnya perkotaan.
“Untuk pembangunan rusunawa, kami berharap semua lahan milik negara yang belum termanfaatkan dapat diperuntukkan untuk tersedianya hunian rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Kerja Sama eKatalog
Sebelumnya, saat menyambangi kantor Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPSDM LKPP)
di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (18/3/2025), Wamen Fahri mengungkapkan kalau kunjungannya untuk memperkuat kerja sama untuk eKatalog.
“Dalam pertemuan dengan Deputi Bidang PPSDM LKPP Ibu Suharti, Direktur Pasar Digital Pengadaan Bapak Yulianto Prohandoyo dan tim, berdiskusi bagaimana memperkuat kerjasama untuk eKatalog,” katanya.
Ia berharap LKPP RI, dapat besinergi untuk pengadaan Kementerian PKP guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah mulai dari Kota, Desa hingga Pesisir dan tentunya. Selain itu, lanjut Fahri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis juga menjadi agenda penting, guna memastikan implementasi eKatalog berjalan optimal.
Kolaborasi ini, juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Dengan demikian, pembangunan perumahan yang berkualitas dan terjangkau dapat terwujud di berbagai wilayah Indonesia, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah,” tutup Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Pastikan Program Berjalan Optimal
Seperti diketahui, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat menikmati hak atas hunian yang layak dan terjangkau. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang berkualitas.
Program pembangunan 3 juta rumah ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, target ini diyakini dapat dicapai sesuai rencana, termasuk memperkuat ekosistem perumahan nasional serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas. (Ery)
