BERITABUANA.CO,JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua DPP PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly, di-reshuffle dari jabatan Menkumham digantikan elite Gerindra, Supratman Andi Agtas. PDIP menegaskan tengah fokus mempersiapkan kontestasi pilkada dan tak mempersoalkan reshuffle Yasonna tersebut.
“Kita menganut sistem presidensial. Artinya presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Senin (19/8/2024).
Said mengatakan kader-kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diserahkan untuk berkontribusi di pemerintahan. Dia menuturkan partainya menghormati apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila melakukan pergantian menteri.
“Kedua, semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu,” kata Said.
“Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menegaskan PDIP tengah fokus mempersiapkan pilkada. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu perlu strategi terbaik untuk menyukseskan calon yang diusung di tiap daerah.
“Kami lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. Sebab pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung,” ujarnya. (Asim)
