BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat diperkuat tanpa mengaburkan batas kewenangan kedua institusi. Menurut dia, setiap bentuk perbantuan harus dilakukan secara terukur, profesional, dan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.
“Keamanan masyarakat memang bukan hanya persoalan institusi tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab negara secara keseluruhan,” kata Amelia di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Amelia mengatakan kebutuhan menjaga keamanan masyarakat dapat menjadi ruang bagi TNI dan Polri untuk memperkuat koordinasi, terutama ketika situasi di lapangan membutuhkan dukungan lintas institusi. Namun, kerja sama tersebut, menurut dia, tidak boleh berubah menjadi pengambilalihan kewenangan.
Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri memiliki mandat yang berbeda. TNI menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan negara, sedangkan Polri memiliki mandat utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Amelia menilai setiap bentuk sinergi harus memiliki mekanisme koordinasi yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan maupun kekhawatiran di tengah masyarakat.
Keamanan Harus Membuat Masyarakat Merasa Terlindungi
Amelia menekankan bahwa pendekatan keamanan tidak cukup hanya diukur dari kehadiran aparat atau peningkatan aktivitas patroli. Ukuran yang lebih penting, kata dia, adalah apakah masyarakat merasa terlindungi dan tetap dapat menjalankan aktivitasnya secara aman.
“Upaya dari TNI yang akan turut membantu keamanan masyarakat harus benar-benar membuat masyarakat merasa terlindungi, bukan justru merasa takut,” ujarnya.
Menurut dia, orientasi perlindungan masyarakat harus menjadi pijakan dalam setiap langkah pengamanan. Penegakan hukum, profesionalisme aparat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara juga harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas keamanan.
“Karena itu, sinergi TNI dan Polri menjadi sangat penting, khususnya ketika terdapat situasi yang membutuhkan dukungan dan penguatan di lapangan,” kata Amelia.
Ia pun mengapresiasi komitmen Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menyatakan kesiapannya membantu memastikan keamanan masyarakat di berbagai wilayah.
Bagi Amelia, komitmen tersebut menunjukkan bahwa keamanan rakyat merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Namun, ia meminta komitmen itu diterjemahkan melalui koordinasi yang terstruktur agar perbantuan TNI kepada Polri tetap berada dalam koridor hukum.
“Ke depan, yang perlu diperkuat adalah mekanisme koordinasi TNI-Polri agar setiap bentuk perbantuan berjalan jelas, terukur, transparan, dan efektif,” ujarnya.
Panglima TNI Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Kabar Tak Bertanggung Jawab
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.
Agus mengatakan TNI telah dan akan terus melakukan patroli keamanan di berbagai wilayah untuk menjaga rasa aman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, TNI berkoordinasi dengan Polri serta sejumlah elemen masyarakat.
Imbauan tersebut disampaikan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agus meminta masyarakat menyambut momentum kemerdekaan dengan suasana positif tanpa terpengaruh informasi yang dapat memicu keresahan.
“Apalagi nanti kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan HUT kemerdekaan RI dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia,” kata Agus, Senin (13/8/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan sinergi TNI-Polri bukan semata sebagai persoalan pengerahan personel, melainkan juga soal kejelasan peran, koordinasi, dan akuntabilitas. Dengan batas kewenangan yang tetap terjaga, kerja sama kedua institusi diharapkan mampu memperkuat keamanan sekaligus menjaga kepercayaan publik. (Asim)
