BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku memang sempat bekerja di BUMN sebagai konsultan. Dan, katanya, ia baru mengetahui adanya surat panggilan untuk dimintai keterangan penyidik KPK pada Jumat (19/7/2024), pagi hari. Karenanya dia tidak bisa memenuhi panggilan tersebut.
Hasto sendiri akan diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).
Hasto menuturkan ketidakhadirannya itu juga lantaran tengah memimpin rapat pilkada. Dia menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menghadiri panggilan KPK saat itu.
“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” ujarnya.
Hasto mebeberkan dirinya belum mengubah status di KTP sebagai konsultan. Hasto mengatakan, dari informasi yang didapatkannya, panggilan itu dikaitkan dengan Pilpres 2019. Saat itu, Hasto menjadi Sekretaris Tim Pemenangan
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang,” jelasnya.
Hasto memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK berikutnya. Dia pun meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan.
“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tuturnya. (Ram)
