BERITABUANA.CO, JAKARTA –
Komisi VII DPR RI mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Pertamina, terkait temuan di beberapa stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE). Hal itu menyusul ditemukannya kasus pengurangan isi LPG 3 kg sebesar 200 – 700 gram per tabung.
“Kami tentu akan mendesak Pertamina untuk segera melakukan investigasi sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pemilik SPBE nakal yang melakukan kecurangan tersebut,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno sebelum berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direksi Pertamina termasuk direksi anak perusahaannya, di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024) kemarin.
Pihaknya mendesak Pertamina segera melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi untuk menindak pemilik SPBE yang nakal.
“Tentu ini menjadi keprihatinan dan harus segera menjadi atensi untuk pihak Pertamina,” tegasnya lagi.
Dijelaskannya, dalam setiap 1 kg LPG, terdapat subsidi pemerintah senilai Rp11.000. Jika pelaku usaha nakal menahan 500 gram per tabung saja, itu berarti ia telah mengambil subsidi negara sebesar Rp5.500 per tabungnya, sehingga, total subsidi yang diambil dari kasus pengurangan ini bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding. Dikatakannya, permasalah SPBE itu memang terlihat sepele. Namun harus ada atensi khusus, agar tidak terjadi permainan-permainan seperti itu yang pasti akan merugikan negara dan masyarakat.
Pasalnya, dalam hal ini masyarakat juga yang menjadi korban. Sehingga, harusnya masyarakat dapat tiga kilogram elpiji, namun yang diterima hanya 2,5 atau 2,3 kilogram. Karena itu, Politisi dari Fraksi PKB ini menekankan harus ada satu upaya khusus untuk mengawasi tentang hal tersebut, agar jangan sampai terulang kembali kejadian serupa.
“Saya memahami Pertamina juga pasti kesulitan karena negara kita ini banyak yang harus dikontrol, banyak yang harus diselesaikan. Sehingga, manajemennya harus kita dorong untuk memiliki tools atau fungsi yang bisa mendeteksi permainan-permainan sekecil apapun dalam pendistribusian dan pengaplikasian di lapangan,” papar Karding.
Atas kejadian ini, ia menyebut pihak DPR RI juga akan lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap pengisian gas elpiji 3 kg agar kualitas dan kuantitas produk tetap sesuai dengan ketentuan.
“Mempermainkan subsidi negara merupakan tindak pidana karena merugikan negara dan kami akan serius mengawasi agar subsidi negara disalurkan tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan hak penuh atas LPG yang telah dibelinya,” tutupnya.
Tak berlebihan jika kemudian salah satu poin dari kesimpulan RDP Komisi VII DPR dengan Pertamina kali ini adalah mendesak Dirut PT Pertamina Persero untuk memberikan sanksi tegas bagi SPBE yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain juga mendesak Dirut PT Pertamina Persero untuk mengaudit secara fisik dan berkala seluruh SPBE. (Jim)
