BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penyebab terjadinya bencana alam di beberapa titik wilayah Sumatera Barat (Sumbar) yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, karena tidak ada kontrol secara terukur dari pemerintah terhadap pengelolaan hutan dikawasan hutan lindung dan konservasi.
Kritik ini dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2025) menyoroti bencana alam banjir lahar dingin dari erupsi Gunung Marapi di Sumbar.
Kritik Hermanto ini sangat beralasan, karena di kawasan hutan lindung yang semestinya tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan. Ia mencontohkan, seperti bencana hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan galodo (banjir bandang) yang terjadi di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat.
“(Banjir dan Galodo) disebabkan dari adanya aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar. Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Hermanto.
Legislator dari Dapil Sumbar I asal PKS itu meminta Pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat, dan menindak tegas para penambang liar di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” pungkas Hermanto.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Sunaryanto menyampaikan pada, Kamis (16/5/2024), jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumbar sebanyak 67 orang.
Sementara sebanyak 20 orang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi tersebut dan masih akan terus dilakukan pencarian.
Selain itu, tercatat ada 44 korban luka-luka yang menjalani perawatan, dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko darurat karena kediamannya rusak diterjang banjir. (Ery)
