BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disarankan untuk fokus mempertahankan dan mengamankan kursi ketua DPR RI periode 2024-2029, ketimbang terus mengejar hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Saran ini disampaikan Chief Political Officer dari Political Strategy Group, Arief Budiman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/4/2024).
Secara kalkulasi politik, lanjut Arief, mengamankan kursi ketua DPR RI yang saat ini didominasi oleh PDIP adalah langkah yang lebih strategis, dibandingkan mengajukan hak angket yang berisiko merugikan partai.
“PDIP memiliki sejarah kuat dalam politik Indonesia, seperti saat menjadi pemenang dalam Pemilu 1999.
Namun pada periode tersebut, meskipun memiliki posisi kuat, PDIP gagal menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden,” sebutnya lagi.
Selama rezim Susilo Bambang Yudhoyono, masih menurut Arief, PDIP berhasil menjadi salah satu partai pemenang dan menjadi pimpinan oposisi. Bahkan, strategi kritis PDIP yang mengkritik kebijakan pemerintah sebelumnya mampu meningkatkan reputasi partai di mata publik.
“Nah, dengan kemenangan di Pileg 2024, PDIP seharusnya lebih fokus mengamankan kursi ketua DPR RI, ketimbang mendorong hak angket pemilu.
Arief juga menekankan hak angket adalah proses yang rumit dan berisiko. PDIP saat ini memiliki 110 kursi di DPR RI, dan tanpa koalisi yang solid, mereka berpotensi menjadi minoritas.
“Ketidakpastian pendukung lain terhadap hak angket, serta potensi revisi UU MD3 yang menguntungkan partai lain, bisa menghambat upaya PDIP dalam hak angket,” tambah Arief seraya menyarankan agar PDIP memainkan format oposisi terukur, dengan fokus pada penguatan hukum dan demokrasi.
Dengan strategi ini, Arief meyakini PDIP tidak akan bersinggungan langsung dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran yang berlanjut dari era Joko Widodo (Jokowi).
“PDIP harus memaksimalkan fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif, seperti memperjuangkan hak DPR dalam pembahasan anggaran program pemerintah,” demikian Arief Budiman. (Ery)
