HNW: MK Harus Berani Tolak Intervensi dalam Menangani Sengketa Pilpres 2024

by
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dok Humas MPR RI)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Syuroh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid berharap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berbuat adil dan berani menegakkan kebenaran, serta menolak intervensi saat menangani perkara sengketa pemilu presiden (Pilpres) 2024. Apalagi saat ini, di momentum bulan suci Ramadhan adalah waktu yang tepat bagi para Hakim MK menegakan kebenaran seadil-adilnya

“Dibulan suci Ramadhan ini, kami minta Hakim Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres 2024 seadil-adilnya,” kata Hidayat melalui keterangan persnya di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Harapan ini disampaikan HNW sapaan Hidayat saat menyoroti sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dimohonkan oleh dua kubu pasangan calon atau paslon peserta Pilpres 2024, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Dia juga menegaskan, sekarang bola (sengketa Pilpres 2024), ada di MK yang diisi oleh para Hakim, bukan hanya beragama, tapi dipersyaratkan untuk juga menjadi negarawan. Karena itu menurutnya, putusan dari Hakim MK yang adil dan benar akan lebih diterima oleh siapapun, baik yang kalah maupun yang menang.

“Bahkan, bagi mereka yang dinyatakan menang kemudian terkoreksi, juga akan legowo kalau memang terbukti ada kebohongan. Karena itu penting untuk menghakimi dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan, dengan mengoreksi kecurangan dan pelanggaran aturan hukum, serta benar-benar berlaku yang independen,” jelasnya lagi.

Upaya melawan kecurangan pemilu yang dilakukan melalui MK, masih menurut Hidayat adalah bagian dari aturan yang dibuat oleh konstitusi, sehingga hal itu adalah kesepakatan yang harus ditaati bersama.

“Kami (PKS), telah memahami pemilu telah berlalu, tetapi hasil dari pemilu itu menyisakan masalah. Maka dari itu, kami menggunakan hak konstitusional untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Hidayat juga mengajak kepada masyarakat untuk menanggapi dinamika politik yang terjadi di bulan Ramadhan ini sebagai katalisator atau pintu pembuka bagi setiap pemeluk agama untuk segera bangkit dari apapun kondisi yang terjadi sebelumnya. Menurutnya masyarakat perlu mensyukuri kebhinekaan yang mementingkan ‘ketunggalikaan’, baik keberagaman dalam hal seni budaya, orientasi politik, maupun keberagaman agama.

“Agama juga berkontribusi besar menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk setelah pemilihan umum lima tahunan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu,” pungkasnya. (Ery)