Warning PBB Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Bisanya Jadi Komentator

by
Wakil Ketua MPR RI dari F-PKS, Hidayat Nur Wahid. (Foto: Humas MPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan PBB agar tidak menjadi organisasi yang hanya menjadi komentator.

PBB, kata HNW, harus konsisten menjalankan fungsi sesuai dengan alasan berdirinya, di mana salah satunya menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

“PBB tidak boleh hanya menjadi komentator, terlihat mandul dan tidak efektif. Justru dalam kondisi yang dikhawatirkan oleh Sekjen PBB, mestinya mampu melaksanakan perannya. Dan tertantang menjalankan kewajiban dan tujuan berdirinya. Jangan malah pasif, dan memperbesar potensi keselamatan dunia karena tidak dipraktekkannya keadilan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu PBB mestinya fokus menjalankan keputusan termasuk resolusi yang telah dihasilkannya,” ujar Hidayat dalam menanggapi komentar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan dunia kini sedang dalam bahaya.

HNW, sapaan akrab Hidayat, mengungkapkan banyak resolusi terkait Palestina dan Israel yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB, tapi kerap dilanggar di level implementasi.

PBB, lanjutnya, bahkan tidak melakukan tindakan untuk menegakkan marwahnya, yakni untuk menyelamatkan dunia.

“Ini ujian konsistensi bagi PBB untuk menjalankan fungsinya menjaga keamanan dunia. Karena diabaikannya resolusi DK PBB atas Israel, merupakan bukti nyata apakah PBB dapat menjalankan tugasnya secara konsisten atau tidak. Juga keseriusan PBB untuk menyelamatkan dunia dari marabahaya,” tuturnya.

Selain konsisten menjalankan fungsi, HNW menegaskan PBB perlu melakukan reformasi kelembagaan. Sehingga, PBB dapat benar-benar bersifat demokratis dan melibatkan banyak pihak dalam setiap pengambilan keputusannya, sekaligus berkontribusi positif untuk menyelamatkan dunia.

Menurutnya, salah satu hal mendesak yang perlu dilakukan PBB adalah reformasi terkait keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB serta hak veto yang diberikan kepada segelintir negara anggota tetap DK PBB.

“Hak veto yang dimiliki segelintir negara, itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang digunakan negara-negara dunia saat ini. Dan tidak sesuai dengan perkembangan global, baik politik, ekonomi maupun teknologi. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius mereformasi situasi tersebut,” tegasnya.

“Agar negara-negara anggota merasa memiliki keterwakilan yang proporsional, menghadirkan semangat baru menjadi anggota PBB untuk bertanggung jawab menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya yang mengancam eksistensinya dan masa depannya,” tambah HNW. (Kds)