BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengaku, siap menghadapi jika ada gugatan kecurangan pemilu. Prabowo-Gibran juga telah menyiapkan sejumlah orang sebagai tim hukum TKN, terdiri dari 14 orang advokat yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra.
“Tim ini sedang bekerja untuk menghadapi gugatan-gugatan tersebut. Kemudian, tim juga mendapatkan kuasa langsung dari paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Dikatakan Yusril, bersama 14 orang advokat dirinya siap untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta serta tempat-tempat lain. Demi mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan salah satu atau kedua pasangan calon (paslon) yang kalah dalam Pilpres 2024, TKN kini sedang menyiapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembelaan khusus untuk sidang di Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas Tim Penasihat, Tim Pengarah, dan Tim Pembela.
“Tim Pembela kemungkinan besar akan terdiri 14 advokat yang telah ada yang saya pimpin, tetapi bisa juga ditambah dengan para advokat yang diajukan oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Tim ini insya Allah tetap akan saya pimpin,” ujarnya lagi.
Yusril mengatakan, TKN mengikuti dengan seksama wacana yang dikembangkan oleh kubu paslon 01 Anies-Cak Imin dan kubu paslon 03, Ganjar-Mahfud. Kedua paslon yang kalah tersebut masih menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KKPU), tentang hasil Pilpres 2024 agar dapat memutuskan apakah akan mengajukan permohonan ke MK atau tidak.
Dijelaskan Yusril bahwa sengketa hasil Pilpres itu sejatinya adalah sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Objek sengketanya adalah keputusan KPU tentang perolehan suara masing-masing paslon yang nanti akan dijadikan acuan MPR RI untuk melantik paslon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
“Karena itu, posisi Prabowo-Gibran (seandainya dalam keputusan KPU ditetapkan sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak) adalah sebagai pihak terkait karena memiliki kepentingan langsung dengan perkara sengketa hasil Pilpres di MK tersebut,” tegasnya.
Berdasarkan wacana yang berkembang dari kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin, nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematik ,dan Masif) dan meminta pemilu ulang. Hal tersebut pun tak jadi persoalan, jika mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya.
“Kami sebagai pihak terkait tentu akan menghadapi dan membantah dalil-dalil yang mereka ajukan dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut,” tutup Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Seperti diketahui, tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies-Cak Imin, dan kubu 03, Ganjar-Mahfud MD, mencium adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kedua tim tersebut pun berencana akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). (Ery)
